TKD Turun Rp 347 Miliar, Pemprov Bengkulu Siapkan Langkah Ini

radarbengkuluonline.id  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kini tengah menghadapi tantangan besar di awal perencanaan anggaran tahun depan. Pasalnya, dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 turun drastis hingga Rp 347,93 miliar.

Kondisi ini membuat Pemprov harus berpikir keras agar roda pemerintahan tetap berjalan dan program prioritas tak tersendat. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah evaluasi belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).

BACA JUGA:Jangan Lengah, Wagub Bengkulu Ingatkan Dinas PUPR Percepat Tuntaskan Pekerjaan Proyek Infrastruktur

 

“Tidak bisa kita pungkiri, pengurangan TKD ini akan berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu Dr. H. Herwan Antoni, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/10).

Menurut Herwan, penurunan TKD sebesar itu otomatis mempengaruhi hampir semua sektor, mulai dari program pembangunan hingga kebutuhan rutin pemerintahan.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu dan Gabungan Pengusaha Optik Indonesia Bagi-Bagi Kaca Mata Gratis Untuk Pelajar

 

“Dampaknya terasa ke semua lini. Termasuk belanja ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang baru diangkat maupun akan diangkat. Jadi kita harus melakukan penyesuaian,” tegasnya.

Data terbaru menunjukkan, porsi belanja pegawai Pemprov Bengkulu kini mencapai 41 persen atau sekitar Rp 1,2 triliun dari total APBD. Angka ini jauh di atas batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 persen.

BACA JUGA:Walikota Bengkulu Tantang Mahasiswa Unib Untuk Mendesain Bangunan Masjid Terapung

 

Kondisi tersebut, kata Herwan, memaksa Pemprov untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar komposisi anggaran lebih sehat.

“Kalau beban pegawai sudah di atas 40 persen, ruang fiskal kita untuk pembangunan jadi sempit. Padahal kita ingin program prioritas tetap jalan,” ujarnya.

Sumber: