Tenaga Pendamping PKH Perlu Dievaluasi

RBO >>  ARGA MAKMUR >>  Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perhatian pada warga lewat leading sektor Kementerian Sosial RI yang aplikasi melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Namun di Kecamatan Air Napal BU,tampaknya kinerja para pendamping Kecamatan dipertanyakan oleh Kades di wilayah ini. Pasalnya dalam aktifitas mereka di desa dalam menjalankan program PKH, para pendamping tersebut dituding tidak melakukan koordinasi apalagi membangunan kerjasama dengan pemerintahan desa. Kekesalan ini disampaikan Kades Tepi Laut, Zakari,S.IP pada RADAR BENGKULU kemarin.

Menurut Zakaria,hingga berita ini diturunkan belum pernah ada Pendamping PKH melakukan siaturahmi. Apalagi untuk berkoordinasi pada Pemdes terkait pelaksanaan Program PKH di desanya.

Akibatnya, Kades tidak tahu siapa saja dan berapa jumlah masyarakat penerima manfaat PKH di Desa Tepi Laut,lantaran tidak adanya koordinasi dari pendamping PKH dengan pihak Pemdes.

Zakaria tidak tahu apakah memang begitu pola kerja pendamping PKH yang menurutnya sama sekali tidak menghargai Pemdes dalam jalankan aktifitas mereka. Padahal menurut Zakaria, kerap masyarakat datang ke Kantor desa atau ke kediamannya untuk menanyakan soal PKH ini.

''Saya usulkan pada pemerintah untuk mengkaji kembali dan mengevaluasi para pendamping PKH ini,''ujarnya.

Dari data yang dihimpun RADAR BENGKULU, ada kejadian pembagian PKH di Desa Selubuk yang ditengarai tidak berkoordinasi dengan Kades. Saat PKH ini dibagikan tidak di Balai Desa atau kantor Desa, melainkan di kediaman kerabat salah satu Caleg DPRD BU dari Dapil tersebut.

Kades Selubuk, Novi Afriyansyah mengaku tidak tahu menahu adanya pembagian PKH di desanya. Ia mengaku kaget setelah kejadian ini berlangsung dan mengatakan tak pernah ada koordinasi dari pendamping PKH padanya selaku Kades di desa Selubuk.(bri)

Sumber: