Senator Bengkulu Ajak Sukseskan Pemilu Serentak 2019

RBO, BENGKULU - Persoalan manajemen birokrasi masih menjadi perkara serius yang menjadi pekerjaan rumah setiap Pemerintah Daerah di Indonesia. Sejumlah pakar bahkan menyebutkannya sebagai patologi birokrasi, dimana organisasi pemerintahan dinilai mengidap perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief S.Psi mengungkapkan, suksesi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan sarana terbaik untuk mengobati patologi birokrasi. "Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak pertama yang kita gelar. Pilihan yang dijatuhkan sangat menentukan kehidupan kita lima tahun mendatang. Memilih elit politik yang bersih dan punya komitmen yang besar terhadap perbaikan berarti kita sudah berupaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada selama ini. Termasuk persoalan birokrasi pemerintahan," ungkap Riri Damayanti mengenai Kepemiluan, kemarin (24/3).

Elit politik yang bersih, jelas Riri, merupakan elit politik yang teruji menggunakan kekuasaannya dengan amanah. Sesuai dengan peran dan fungsinya dalam pemerintahan. "Bagi DPR RI, dia pakai jabatannya untuk memperjuangkan anggaran dan membuat undang-undang yang sesuai dengan kepentingan masyarakat serta mengkritisi birokrasi pemerintah bila melanggar. Bagi DPD RI setia mengawal kepentingan daerah. Jadi di Pemilu 2019 jangan pilih yang nggak kerja atau mengontrol pemerintahan dengan lembek," jelasnya. Kemudian, adanya penyelewengan dalam birokrasi sangat berkaitan erat dengan lemahnya kontrol legislatif terhadap kepala daerah yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan formasi jabatan di daerah. "Sehingga kepala daerah mudah sekali mengabaikan asas-asas dan aturan yang berlaku dalam pemerintahan. Pendekatan mengambil orang-orang bukan karena kecerdasan, kecakapan atau kemampuannya dalam mengatasi masalah, tapi karena suka atau tidak suka. Mata rantai ini harus kita putus dalam Pemilu 2019 nanti," ujar Riri. Pemilih juga dapat memilih jejak rekam calon berdasarkan komitmennya terhadap kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. "Niatnya maju di politik untuk mengabdi, bukan untuk memperkaya diri. Untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongannya. Apakah dia menyerap aspirasi hanya di kelompok atau golongannya saja, atau terhadap semua kelompok dan golongan, ini penting sebagai dasar agar birokrasi yang dibangun setelah Pemilu 2019 nanti adalah struktur yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme," tambahnya. Terpenting, lanjut Riri, jangan terjebak dalam politik uang. "Kalau motivasinya memilih dalam Pemilu 2019 nanti karena uang, birokrasi kita sulit untuk dibenahi. Karena elit politik yang terpilih bukan lagi karena kualitas, tapi karena dia memberikan sesuatu. Dan yang terpikir oleh elit semacam itu ketika terpilih nanti, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk mengembalikan modalnya ketika terpilih. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan politik uang," tutup Riri. (idn)

Sumber: