Pemdes Kota Bani Keluhkan Besarnya Tagihan Listrik Tiga Tahun Terakhir

Diduga Aliran Listrik Pos Damkar Putri Hijau Masih Menumpang di Kantor Desa

RBO, ARGA MAKMUR - Pemerintah Desa (Pemdes) Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau saat ini mengeluhkan mahalnya dan membengkaknya tagihan listrik di kantor Desa Kota Bani, dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir.

Mahalnya tagihan listrik tersebut diduga disebabkan aliran listrik Pos Damkar Putri Hijau yang saat ini masih menumpang di Kantor Desa Kota Bani, meski telah berdiri sejak tahun 2016 lalu.

Dikonfirmasi jurnalis radarbengkuluonline.com, Kades Kota Bani, Zaidin membenarkan aliran listrik Pos Damkar tersebut masih menumpang di Kantor Desanya. Dan pihaknya mengeluhkan pembayaran tagihan tersebut yang membekak. Hal ini disebabkan Kantor Desa tersebut menggunakan listrik prabayar, bahkan keberatan tersebut telah disampaikan oleh kades kepada salah seorang pejabat pemadam kebakaran. "Benar aliran listriknya memang masih numpang ke Kantor Desa, mereka colokan di Aula belakang, dulu pernah kami sampaikan kalo numpang jangan selamonyo," ungkap Kades.

Data yang berhasil dihimpun jurnalis dilapangan, pengadaan pemasangan listrik baru tersebut telah masuk dalam pengadaan belanja modal pada tahun 2016 lalu, namun hingga saat ini pemasangan listrik baru di Pos Damkar tersebut belum teralisasi. Kabid Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah BU, Ricky Wijaya membenarkan adanya informasi tersebut. Pengadaan pemasangan meteran listrik baru di Pos Damkar tahun 2016 lalu telah tercatat dalam Aset Pemerintah Daerah BU, yang mana Aset tersebut sebelumnya merupakan Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah BU. Saat ini telah pindah ke Badan Satpol PP dan Damkar BU. "Info yang didapat dilapangan bahwasanya itu tercatat aset kita, tapi fisiknya belum ada dilapangan. Yang jadi masalah itu pengerjaan di 2016, nanti akan saya cek," kata Ricky.

Lanjut Ricky kedua instansi tersebut akan dipertemukan untuk mengetahui persis kronologisnya dan akan mempertanyakan serah terima pengerjaan Pos Damkar tersebut. "Akan kita pertemukan kedua instansi tersebut untuk mengetahui persis kronologisnya dan akan kita pertanyakan serah terima pengerjaan Pos Damkar itu," tutup Ricky. (bri)

Sumber: