Pimpinan DPD Ingatkan KPU

Sultan B Najamuddin : Ditengah Wabah Covid-19 Prioritas Kita Bukan Pilkada

RBO, BENGKULU - Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memperhatikan kesehatan masyarakat jika penyelenggarakan Pilkada serentak tetap dilakukan ditengah masa pandemi COVID-19.

Senator asal Provinsi Bengkulu ini bahkan meminta KPU bertanggungjawab jika saat pencoblosan Pilkada yang dilakukan Desember mendatang malah menimbulkan klaster baru penularan COVID-19.

"Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar," ungkap Sultan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menambahkan, proses Pilkada pasti melibatkan banyak orang. Mulai dari calon yang maju dalam Pilkada beserta tim pemenangannya, masyarakat yang memiliki hak suara, serta petugas pemilihan mulai dari tingkat TPS hingga ke KPU.

Menurutnya, proses Pilkada berjenjang dan melibatkan banyak orang itu memungkinkan timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19. Yakni klaster TPS. Ini mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat.

“Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho. Jadi, jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang kita prioritaskan. Yakni sektor kesehatan dan ketahanan sosial. Ini seharusnya menjadi logika berpikir kita semua, sebelum mengambil keputusan,” tanyanya.

Sultan menjelaskan, prioritas Indonesia hari ini adalah kesehatan dan pangan sebagai penguat sosial-ekonomi masyarakat yang menderita karena dampak COVID-19. Terutama di lapisan bawah.

Menurut Sultan, proses demokrasi melalui Pilkada dalam situasi saat ini menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan karena memang masih bisa ditunda. Apalagi KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021.

Dari sisi anggaran negara. Sultan juga mengungkapkan bahwa semua lembaga negara dan kementerian telah dipangkas oleh Kemenkeu, termasuk anggaran DPD RI yang tahun ini juga sudah dipangkas.

“Ini KPU RI untuk Pilkada dengan anggaran Rp 9 triliun malah mengajukan anggaran tambahan Rp 535 miliar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika pelaksanaan Pilkada serentak ini tetap dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19, dikhawatirkan jumlah pemilih akan menurun. Karena, banyak yang merasa cemas datang ke TPS.

Apalagi, sambungnya, saat ini masih adanya peluang untuk kembali ke kebijakan pemberlakuan PSBB, bila ternyata konsep new normal tidak berhasil menurunkan kurva wabah.

“Kami di DPD sudah mengingatkan, bahwa negara saat ini lebih membutuhkan prioritas anggaran untuk pangan dan recovery ekonomi, bukan Pilkada. Karena beda dengan Pilpres yang konsekuensinya apabila ditunda bisa vacum of power," pungkas Sultan.(idn)

Sumber: