Soal BLT DD, Emak-Emak Desa Kembang Ayun Minta Pemdes Fasilitasi Bertemu Bupati

RBO, MANNA - Sekelompok mak - mak mendatangi Balai Desa bukan untuk demo namun untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi yang disampaikan terkait Bantuan Langsung Tunai(BLT). Emak-emak tersebut meminta Pemerintah Desa Kembang Ayun memfasilitasi masyarakat sampaikan aspirasinya langsung kepada Bupati.

Pjs. Kepala Desa Kembang Ayun, Rahmad Efelan, S.Pd mengatakan bantuan dari desa maupun dari Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pusat untuk masyarakat Kembang Ayun sudah dapat semuanya. "Masyarakat kita yang mendapat bantuan dari dinas sosial itu bisa tidak digantikan oleh uang tunai dan hal ini akan diminta rekomendasi dari pak Bupati," kata Rahmad di Balai Desa, Kamis (11/06) .

Kalau Bupati merekomendasikan, maka Pemerintah Desa akan melaksanakannya dan akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi polimik di kemudian hari. Sebab penjelasan yang disampaikan oleh Pjs. Kepala Desa belum memuaskan emak-emak tersebut, oleh karena itu emak-emak ingin mendengarkan penjelasan langsung dari bupati untuk menyampaikan jalan keluarnya.

"Dari jumlah penduduk yang ada di Desa Kembang Ayun ini berjumlah 190 KK dan selama ini yang mendapatkan BLT Dana Desa hanya dua KK saja, untuk itu masyarakat berharap jangan hanya dua KK saja yang dapat tapi yang lainnya juga," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, SE. MM menjelaskan bahwa perubahan aturannya sudah jelas yang terdampak bisa mendapatkan BLT dari Dana Desa. "Dari jumlah ADD yang ada, mudah - mudahan peluang untuk mendapat BLT DD bisa mencapai 99 KK dari 190 KK yang ada di Desa Kembang Ayun yang belum terdata diluar ASN, TNI, Polri, anggota BPD," jelas Gusnan.

Selanjutnya kalau ada lagi desa yang belum melakukan perubahan peraturan yang ada, maka tidak perlu Bupati untuk turun langsung bahkan bersama Kapolres dan Dandim cukup desanya yang memperbaiki sendiri aturannya. "Jangan sampai tidak diperbaiki kalaupun ada masyarakat yang datang maka kami akan datang untuk membela masyarakat desa, apabila ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat," kata Gusnan.

Dari penjelasan dari Bupati, Pemerintah Desa selanjutnya akan mengadakan musyawarah khusus untuk mendata kembali dari jumlah yang belum mendapatkan bantuan tersebut. "Kita akan melakukan penyisiran kembali langsung kerumah - rumah, yang terdampak dan membutuhkan bantuan,"tutup Rahmad. (afa)

Sumber: