Irwan Saputra: Setiap Tahapan Pilkada, Kita Terus Supervisi KPU Kabupaten

RBO, BENGKULU - Puluhan rombongan massa pemuda yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Peduli Kaur (KPPK), kemarin (24/10) mendatangi sekretariat kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dan kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu. Aksi ini merupakan wujud kekecewaan massa atas dugaan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan petahana pada Pilbup Kabupaten Kaur, Gusril Pausi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaur yang memutuskan Gusril tidak bersalah dan terbebas dari sanksi diskualifikasi nampaknya telah menimbulkan gejolak ditengah masyarakat.

Dari tulisan spanduk protes dan orasi, massa aksi menuntut agar KPU RI segera mengambil alih Pilkada Kabupaten Kaur 9 Desember mendatang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selain itu, massa juga meminta agar KPU provinsi segera mengintruksikan KPU Kabupaten Kaur untuk menjalankan rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan petahana.

"Kami meminta KPU Provinsi Bengkulu segera menginstruksikan KPU Kaur untuk menjalankan rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran yang dilakukan petahana," ungkap Koordinator Aksi, Fikri dalam orasinya, kemarin.

Selain tuntutan di atas, massa juga meminta agar KPU Provinsi segera melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Kaur. "Evaluasi dan segera monitoring kinerja KPU Kaur," desaknya.

Namun, setelah menyampaikan tuntutan dan orasi, massa aksi tidak berhasil menemui satu orang pun komisoner KPU maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu. Lanjut Fikri, mereka akan kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak jika tuntutan massa tidak segera ditindaklanjuti.

"Kami tidak berhasil menemui satupun komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi. Untuk itu, kami akan memikirkan ulang untuk bertemu dan tidak segan-segan membawa massa yang lebih banyak jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti. Konflik ini dipicu oleh dugaan pelanggaran UU Pemilu yang diduga dilakukan kandidat petahana lantaran melakukan mutasi yang jelas-jelas dilarang undang-undang. Beberapa oknum, termasuk Ketua KPU Kaur dinilai tidak netral dalam menangani kasus ini dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu. Jika ini terus dibiarkan, gesekan antara penyelenggara Pilkada ini tidak dapat dihindari," jelas Fikri.

Pihaknya menilai konflik akan semakin meluas jika oknum-oknum penyelenggara pilkada di Kabupaten Kaur tidak segera ditertibkan. "Oknum yang tidak profesional dan berpihak harus dibumihanguskan dalam proses Pilkada Kaur. Oleh karena itu kami menuntut agar KPU Provinsi Bengkulu segera mencopot jabatan Ketua KPU Kaur," tegasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa rekomendasi Bawaslu Kaur untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan kandidat petahana Gusril Pausi telah diabaikan KPU Kaur. Dalam keputusannya, KPU Kaur menganulir seluruh rekomendasi Bawaslu dan menyatakan Gusril tidak melakukan pelanggaran atas pergantian Kadis Disparpora Kaur. Kendati demikian, tidak seluruh komisioner setuju dengan keputusan yang diambil KPU. Dari 5 orang komisioner KPU Kaur hanya 3 orang komisioner yang menandatangani hasil rapat pleno. Yaitu, Ketua KPU Mexxy Rismanto, Sirus Legiyati, dan Yuhardi. Sedangkan Irpanadi dan Radius memilih tidak menandatangani karena tidak pernah menyetujui keputusan KPU Kaur.

Saat dikonfirmasi kepada Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra S.Ag, MM terkait aksi massa KPPK itu, Ketua KPU Provinsi Bengkulu mengatakan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu. Apakah yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kaur sudah sesuai Undang-Undang atau tidak? Jika itu sudah sesuai, maka harus dikuti oleh semua pihak. Jika tidak sesuai, maka silakan tempuh jalur-jalur hukum yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. "Dan untuk tuntutan pengambil alihan KPUD Kabupaten Kaur ditengah pelaksanaan Pilkada seperti saat ini, tentu ada sebab-sebabnya. Ketika tahapan itu tidak bisa dilaksanakan, maka ada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Untuk seluruh proses tahapan Pilkada ini, kita terus lakukan supervise. Sejak awal tahapan Pilkada ini dimulai seluruh KPUD kabupaten kita selalu supervise. Setiap tahapan kita koordinasi," pungkas Irwan Saputra. (idn)

Enam Pernyataan Sikap KPPK

1. Meminta kepada KPU RI sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil alih pilkada serentak Kabupaten Kaur 2020 2. Meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk menginstruksikan KPU Kabupaten Kaur untuk menjalankan rekomendasi Bawaslu Kaur terkait pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan kandidat petahana 3. Meminta KPU Provinsi Bengkulu mencopot jabatan Ketua KPU Kabupaten Kaur (Dinonaktifkan) 4. Meminta Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk mempertegas arahan Bawaslu RI terkait pelanggaran administrasi pemilu di Pilkada Kaur 5. Meminta KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI melakukan supervisi dan evaluasi KPU Kabupaten Kaur 6. Meminta Kejati Bengkulu mengusut dana APD ( alat pelindung diri) dan APK ( alat peraga kampanye) di Kabupaten Kaur

Sumber: