4 Fraksi Setuju Dengan Catatan Raperda RP3KP Kepahiang

RBO, KEPAHIANG - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyampaian Nota Pengantar Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) digelar. Kali ini agendanya mendengar pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepahiang. Pada intinya, Fraksi menyatakan menerima dan menyetujui raperda APBD Kabupaten Kepahiang Tahun anggaran 2021. Lalu Raperda kedua, terpantau ada beberapa catatan dari 4 Fraksi. Rapat Paripurna dipimpin Wakil ketua 1 Andrian Defandra,M.Si dengan didampingi Wakil Ketua II Drs.H. M Thobari Muad,SH serta dihadiri 17 anggota DPRD. Dalam kesempatan itu Empat fraksi di DPRD Kabupaten Kepahiang diantaranya Fraksi Nasdem,Fraksi Golkar GPPI, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Demokrat Hati Nurani, menyampaikan pemandangan umum  terhadap Rancangan   APBD Kabupaten Kepahiang tersebut. Dari Fraksi Nasdem disampaikan juru bicara Maryatun, fraksi nasdem juga menyikapi persoalan defisit yang besar mencapai Rp.212.456.855.526 diperlukan kerja keras Plt.Bupati melalui TAPD dan OPD bersama Banggar DPRD untuk membahas secara menyeluruh agar dapat meminimalisir defisit. Ditambahkannya Fraksi Nasdem mengharapkan dalam pembahasan RAPBD 2021 nanti rasionalisasi anggaran yang dilakukan dalam menutupi defisit harus mendahulukan urusan wajib yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kabupaten kepahiang. Dilanjutkan dari Fraksi Golkar GPPI disampaikan Eko Guntoro,SH menyampaikan besarnya defisit sehingga dibutuhkan kerja keras dari TAPD dan OPD serta banggar untuk membahas program dan kegiatan yang benar benar prioritas atau pro rakyat sehingga dalam menekan defisit ini tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Fraksi kebangkitan bangsa disampaikan  HJ. Dwi Pratiwi NS, diantaranya meminta kepala OPD untuk lebih berusaha lagi dalam menarik dana pemerintah pusat untuk kabupaten kepahiang. Kemudian meminta eksekutif untuk berinovasi dan mencari sumber PAD sehingga target yang sudah ada dapat selalu ditingkatkan, fraksi kebangkitan bangsa juga menyikapi permasalahan selisih defisit anggaran pada KUA PPAS yang disepakati dengan nota raperda yang disampaikan. Fraksi Demokrat Hati Nurani disampaikan oleh juru bicara Taswin Nata Dininggrat,  menyampaikan terkait defisit yang besar fraksi demokrat hati nurani berharap kepada TAPD dan Banggar untuk merasionalisasikan dan menetapkan anggaran yang benar benar dibutuhkan masyarakat. Terkait progres pekerjaan yang dananya bersumber dari PT SMI fraksi Demokrat Hati Nurani juga mempertanyakan sejauh mana dilakukan dan kendala yang dihadapi selama ini. Setelah mendengarkan pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD,selanjutnya dilaksanakan penyampaian nota pengantar raperda RP3KP oleh Plt.Bupati Kepahiang Netti Herawati,S.Sos. Plt.Bupati Kepahiang Netti Herawati, menyampaikan bahwa Raperda RP3KP merupakan kegiatan multi sektor yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi rakyat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. "Pemkab kepahiang mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman,kami harap rancangan perda tersebut agar kiranya dapat dibahas pada masa sidang ketiga ini dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat" sampai Netti Herawati. (jrb)

Sumber: