Kader Demokrat yang Membelot Diproses

Pemerintah Tolak Versi KLB, Demokrat Bengkulu Rapat Barisan

RBO >>>  BENGKULU >>>  Polemik Partai Demokrat mulai berakhir. Pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Dengan demikian Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) diakui sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pemerintah pusat melalui KemenkumHAM telah mengeluarkan pernyataan resmi dan mengakui bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara adalah Partai Demokrat pimpinan AHY.

“Dengan adanya pernyataan resmi dari KemenkumHAM, kita menanggapinya biasa-biasa saja. Sebab memang keyakinan kami sejak awal bahwa kita ini adalah pengurus Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara. Namun sebagai umat beragama, tentunya kita patut bersyukur atas pernyataan KemenkumHAM, dan itu sebagai tanda berakhirnya kisruh. Dan Alhamdulillah badai itu sudah berlalu,” ungkap Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, Ir Chairil Guswendy kepada radarbengkuluonline.com tadi siang (31/3).

Untuk itu, setelah adanya keputusan resmi pemerintah, ke depan DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, lanjut Chairil, tidak lupa menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada MenkumHAM yang telah melaksanakan tugas sesuai aturan dan Undang-Undang. “Setelah ini, ke depan kita akan konsolidasi organisasi, kader dan simpatisan. Rapatkan barisan kembali. Kalau kemarin sempat ada yang tidak tenang, akibat polemik yang terjadi. Habis ini, kita kembali konsolidasi organisasi lagi,” kata Chairil.

Kemudian untuk kader, pengurus serta anggota dewan Partai Demokrat di Bengkulu sejauh ini, Chairil mengatakan, pihaknya belum menemukan ada yang membelot.

“Kalau ada yang membelot kemarin, tentu akan kita berikan sanksi tegas. Kami juga masih terus memantau, kalau ada informasi dari rekan-rekan media yang tahu serta mampu membuktikan ada kader atau dewan Partai Demokrat yang membelot kemarin, itu bisa langsung disampaikan pada kami dan akan kita sikat. Dan kalau ada oknum yang mengatasnamakan DPD, DPC Demokrat di Bengkulu itu akan kita proses secara hukum,” tegasnya. (idn)

Sumber: