Panggil RSHD, Komisi 1 Ingin Pastikan Kesiapan Fasilitas Alkes

Reporter: radar|
Editor: radar|
Senin 07-06-2021,13:01 WIB
Panggil RSHD, Komisi 1 Ingin Pastikan Kesiapan Fasilitas Alkes

Lysta: Tetap akan Berjuang Mengusulkan Anggaran ke Tingkat Pemerintah Pusat
RBO >>> BENGKULU >>>  Rapat Dengar Pendapat  (hearing) antara Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu dan pihak RSHD Kota  tadi pagi digelar. Berbagai persoalan kesehatan dibahas di dalam rapat tersebut. Rapat pagi itu dipimpin langsung Ketua Komisi 1 , Teuku Zulkarnain. Acara ini juga dihadiri anggota H Ariyono Gumay, Kusmito Gunawan, Pudi Hartono, Sudisman, Nuzuludin dan Wawan.
Dalam rapat itu dewan menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan kesiapan RSHD dalam masa pandemi covid-19. Termasuk kebutuhan alat kesehatan dan kebutuhan tenaga medis. Dewan menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan anggaran demi menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
"Jadi, fokus kita tidak hanya kebutuhan anggaran dan alkes di RSHD saja, namun kita juga ingin memastikan kesiapan di setiap puskesmas yang ada di Kota Bengkulu. Dengan demikian kepastian jaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat benar -benar terwujud," ujar Teuku.
Disisi lain Direktur RSHD Kota Bengkulu, Lysta menyampaikan bahwa kebutuhan alkes dan anggaran untuk operasional memang masih sangat dibutuhkan. Namun demikian, pihaknya tetap akan berjuang mengusulkan anggaran ke tingkat pemerintah pusat. Dia pun menjelaskan soal ruangan IGD yang memang butuh rehab, dan ketersediaan tempat.
"Untuk pengobatan pasien covid tetap berdasarkan aturan kementerian secara medis dan lalu kita lakukan kolaborasi dengan tradisional yang khususnya dibidang gizi. Jumlah bad 30 ruangan dan bisa 4 tempat tidur khusus covid. Lalu pendapatan kita memang turun. Dulu Rp 3 miliar, namun sekarang kisaran Rp 1,2 miliar sampai Rp 2 miliar. Tapi disisi lain kita ada klaim anggaran covid,sehingga bisa mengimbangi biaya operasional, " jelas Dia.
Dalam rapat ini Sudisman menambahkan, bahwa jika RSHD tidak disuport lagi oleh pemerintah, apakah mampu memanajemen sendiri. Dijelaskan Dirut RSHD bahwa jika tidak ada bantuan pemerintah, maka RSHD akan kolaps. Sebab, pelayanan di RSHD lebih ke perbuatan sosial. "Sebab, ada beberapa persoalan yang mengharuskan kami lebih berbuat secara sosial," lanjutnya.
Ariono menyampaikan, SIPD Rp 60 an miliar, belanja obat hanya Rp 2 miliar, selebihnya belanja pegawai. Ariyono menyoroti ada angka Rp 19,1 miliar belanja barang jasa dan keperluan. Dirinya meminta agar dirincikan.
"Lalu soal refocusing sudah berapa terealisasi, namun disisi lain saya apresiasi juga program kerja RSHD yang menyentuh masyatakat," tutup Dia.
Menjawab hal itu, Dirut RSHD menjelaskan bahwa soal belanja obat telah bersesuaian dengan data yang ada. Lalu soal mata anggaran Rp 19,1 miliar bahwa di BLUD itu tertuang dalam RAB. Kemudian, di dalamnya juga dipergunakan untuk pembelian obat, bayar listrik.
"Kami sudah koordinasi semua soal penggunaan anggaran, dan sudah diizinkan. Memang sulit ketika disaklekan. Karena, dalam BLUD bisa fleksibel," sampainya.  (lay).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: