Syarwan: Percepatlah Serap APBN

radarbengkuluonline.com, BENGKULU - Guna mengoptimalkan penyerapan APBN tahun ini, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Syarwan mengimbau agar Pemda melakukan penyerapan anggaran di awal agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Apalagi jika berkaca ke belakang, mulai dari tahun 2017 penyerapan dilakukan di akhir tahun dengan rata-rata 40 persen. “Jadi kalau bisa menyerap di awal, maka multipliernya itu lebih bisa dirasakan masyarakat. Sehingga ekonomi tumbuh lebih baik lagi. Minimal 30 persen bisa terserap di triwulan pertama. Harusnya begitu, satu bulan 10 persen,” kata Syarwan kepada radarbengkuluonline.com, Selasa (1/2).

Ia berharap serapan anggaran tahun ini lebih baik dibanding tahun 2021. “Realisasi di 2021 ini cukup baik. Untuk APBN itu sudah terealisasi 95 persen dari Rp 4,7 triliun dan transfer ke daerahnya itu 99 persen. Ini harus saya sampaikan agar 2022 ini lebih baik ini. Walaupun ada catatan terkait dengan DAK fisiknya.”

Dicontohkan, untuk penyerapan DAK fisik di 2021 di Pemprov hanya terserap 95 persen. Untuk itu, ia menyarankan agar ke depan ini harus ada perbaikan. Karena dengan pagu Rp 1 triliun, itu 5 persen itu Rp 50 miliar. Khususnya di sektor pertanian, Ia mengimbau agar Pemda melakukan penyerapan di awal. Bukan di akhir tahun. “Jika bisa dilakukan di awal, multiplier effect dari APBN dan APBD dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ekonominya diharapkan lebih baik lagi. Walaupun di 2 tahun terakhir ini kita baik ya, di tahun 2020 walaupun kita terkontraksi 0,02 persen, kita terbaik se-Sumatera. Di 2021 mungkin kita positif antara 2-3 persen. Mudah-mudahan di triwulan pertama ini penyerapan minimal mencapai 30 persen,” jelas Syarwan.

Di sisi lain, Gubernur Bengkulu  Rohidin Mersyah juga menginstruksikan untuk realisasi dana desa (DD), 40 persennya harus digunakan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pasalnya,  selain membantu penanganan kemiskinan juga mempercepat pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang juga terdampak Covid-19.

“Saya ingatkan betul, terutama dana desa pastikan 40 persen untuk bantuan langsung tunai. Kalau tidak dialokasikan nanti akan diambil alih oleh Bupati dipindahkan ke desa lain. Kalau Kabupaten tidak patuh, Gubernur akan ambil alih. Saya kira jangan sampai terjadi hal seperti itu.”

  Dijelaskannya, hal tersebut merupakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu yang ada di desa. Sesuai Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, sebesar 40 persen DD 2022 diperuntukkan untuk BLT, 30 persennya untuk program ketahanan pangan dan hewani, 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19 dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.

Data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Bengkulu mencapai 100 persen dengan realisasi Rp 10,112 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat. (Bro)

Sumber: