Perhiptani Mukomuko Sambut Antusias Rencana Penyuluh Pertanian Ditarik Pusat, Jadi Pegawai Kementan

 

Trisno yang merupakan lulusan Fakultas Pertanian Unib menyampaikan, selama PPL di bawah pemerintah daerah, ada kerancuan-kerancuan tugas. Diantaranya, PPL masih harus mengerjakan tugas-tugas dinas diluar tugas penyuluhan. 

 

"Mungkin juga, rencana penarikan PPL ke pusat ini salah satu strategi mewujudkan swasembada pangan. Arah kebijakan pusat bisa langsung tersampai ke petani yang langsung dijembatani PPL," papar Trisno. 

 

Sekarang ini, untuk Mukomuko, nomenklatur PPL di bawah Dinas Pertanian. Dalam struktur Dinas Pertanian, ada pejabat struktural Kepala Bidang Penyuluh Pertanian dijabat Eselon 3b. Selanjutnya, ada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang bertugas secara teknis. Lembaga BPP dibagi perwilayah kecamatan. 

 

Dikatakan Trisno, jumlah PPL se-Kabupaten Mukomuko saat ini sebanyak 78 orang dengan rincian sebanyak 68 berstatus PNS dan 10 orang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

 

"Tapi ada tambahan penyuluh swadaya yang direkrut Pemkab itu sebanyak 36 orang. Jadi, total penyuluh di Mukomuko 114 orang," ungkap Trisno lagi. 

 

Tambah dia, menurut pihak pemerintah, idealnya ada 1 penyuluh pertanian di satu desa. Untuk mencapai angka ideal itu, total PPL di Mukomuko masih kurang. Tapi Kabupaten Mukomuko masih lebih baik, rasio jumlah penyuluh dengan jumlah desa, angkanya tidak terlalu besar. 

 

"Kalau Penyuluh Pertanian yang ASN, itu 1 orang masih pegang 2 desa/kelurahan. Tapi kalau ditambah penyuluh swadaya, nyaris setiap desa dapat penyuluh lapangan. Kalau saya dengar di daerah lain itu, ada 1 penyuluh pegang 5 sampai 7 desa. Rasio cukup tinggi. 

 

Sumber: