Rakor Pembina Samsat Tingkat Nasional 2025 untuk Pelayanan Publik yang Lebih Modern dan Adaptif

 

Dorongan PT Jasa Raharja untuk Kepatuhan Pajak Kendaraan

Senada dengan Agus Fatoni, Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, juga menyoroti pentingnya peningkatan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai langkah strategis untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Dalam sambutannya, Rivan mengatakan, “Dalam praktiknya, kami dari Pembina Samsat Tingkat Nasional dan Provinsi terus mengejar peningkatan kepatuhan masyarakat. Ada sebagian stakeholder yang sudah menjalankan, seperti MyPertamina yang mensyaratkan kendaraan sudah lunas pajak, bahkan SLIK dari OJK pun akan mensyaratkan hal tersebut. Ini merupakan upaya, tidak bisa hanya dengan tilang saja, tapi interoperabilitas dari seluruh pemilik kebijakan di bidang keuangan, mereka juga terlibat di dalam meningkatkan kepatuhan setidaknya untuk kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor.”

 

Ia juga menyoroti tren kepatuhan pembayaran pajak kendaraan yang meningkat, dari 39% menjadi 51%, dan sekarang mencapai 54%. Ia berharap dengan sinergi yang lebih kuat, tren ini terus terjaga dengan baik bahkan terus meningkat.

 

“Harapan kami di Jasa Raharja adalah ketika kepatuhan masyarakat meningkat, maka dapat membantu upaya pencegahan-pencegahan kecelakaan. Karena kita tahu bahwa jumlah kendaraan yang naik, jumlah jalan yang naik 6%, serta jumlah penduduk yang meningkat 1,1%, ini adalah potensi kecelakaan. Namun hari ini saya menyampaikan bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang berhasil menurunkan jumlah kecelakaan di tahun 2024. Terima kasih, Pak Dirlantas Polda Jatim,” ujar Rivan.

 

Pelayanan Samsat yang Modern dan Adaptif

Dalam arahannya, Kakorlantas POLRI Irjen Pol. Agus Suryonugroho menekankan pentingnya implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang terbagi menjadi dua poin. Poin pertama adalah sinergitas, soliditas, dan kolaborasi. Sedangkan poin kedua adalah Samsat hadir sebagai aparatur negara dan wakil pemerintah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

 

“Saya juga mengaitkan dengan program Kapolri, salah satunya adalah transformasi pelayanan publik. Bapak Kapolri selalu menekankan untuk melayani masyarakat dengan ikhlas. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang mau bayar pajak tapi kesulitan. Ini yang harus kita lakukan, memberi terbaik untuk kepentingan rakyat. Karena kita bisa seperti ini karena pajak yang didapat dari rakyat,” tegasnya.

 

Sumber: