PUPR Provinsi Bengkulu Dapat Anggaran 500 Miliar

 

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur H. Mi'an terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui program Bantu Rakyat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan melakukan penyisiran anggaran di berbagai sektor untuk memastikan dana publik digunakan secara optimal dan tepat sasaran.  

BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Lepas Irjen Pol. Anwar, Sambut Kapolda Baru Bengkulu Brigjen Pol. Mardiyono

Hal ini disampaikan Gubernur Helmi Hasan dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Provinsi Bengkulu, Jumat (21/3/2025). “Penyisiran anggaran ini merupakan bentuk komitmen kami untuk merealisasikan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” tegas Helmi.  

 

Gubernur Helmi menjelaskan, langkah penyisiran anggaran dilakukan untuk mengalokasikan dana ke program-program yang lebih prioritas dan berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu contohnya adalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Awalnya, anggaran di dinas ini hanya sekitar Rp 10 miliar, namun setelah dilakukan penyesuaian, alokasinya kini mencapai Rp 500 miliar.  

 

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara proporsional dan bermanfaat bagi rakyat,” ujar Helmi. Ia mencontohkan, sebelumnya anggaran untuk kegiatan seperti pemotretan di satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mencapai Rp 3 miliar. Sementara itu, anggaran untuk membangun rumah bagi masyarakat miskin hanya Rp 17 juta per unit.  

 

“Ini tidak proporsional. Untuk apa anggaran besar hanya untuk motret-motret, sementara rakyat yang membutuhkan hanya mendapat bantuan kecil? Kami ubah ini agar lebih adil,” papar Helmi.  

 

Melalui penyisiran anggaran, Pemprov Bengkulu berhasil mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program bantuan langsung. Salah satunya adalah program bedah rumah atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Jika sebelumnya satu unit rumah hanya dibangun dengan anggaran Rp 17 juta, kini anggarannya ditingkatkan menjadi Rp 45 juta per unit.  

 

“Kami sudah mulai menerapkan ini. Contohnya, di Bengkulu Tengah, kami membangun dua unit rumah bagi keluarga miskin yang terdampak bencana. Dengan anggaran Rp 45 juta per unit, kualitas rumah yang dibangun jauh lebih baik,” jelas Helmi.  

Sumber: