Heboh di Medsos, Warga Keluhkan Aksi Debt Collector di Bengkulu

 

 

Radar Bengkulu – Media sosial kembali dihebohkan dengan keluhan salah satu pengguna Facebook, Meytisaa Ariskaa, yang mengunggah curhatan terkait aksi debt collector yang diduga meresahkan pengguna jalan di Bengkulu.

Dalam unggahannya, ia memperingatkan masyarakat agar berhati-hati saat melintas di daerah Bengkulu, karena menurutnya, debt collector sudah bertindak layaknya begal.

BACA JUGA:Lonjakan Konsumsi Pertamax Saat Mudik, Pertashop Jadi Andalan, Pemudik Hadapi Kendala Kekosongan

“Hati-hati yang lewat arah Bengkulu, debt collector merajalela nian. Dak mikir kito bawak anak kecik, panas kencang. Akhirnya mintak duit, 4 juta, 3 jutaan baru bisa damai. Duitnyo ke mano larinyo! La banyak yang jadi korban, terutamanyo dari Kabupaten Rejang Lebong. Kek Lebong iko ajo, motor kami belum dibalikan, blum tau posisi motor tu sekarang!” tulisnya dalam unggahan tersebut dengan mengunakan bahasa khas Bengkulu.

 

Dalam unggahan yang disertai video itu, ia juga menyebut bahwa kantor debt collector tersebut berada di kawasan penurunan depan BIM Bengkulu. Namun, menurutnya, kantor itu tidak memiliki papan nama resmi. Ia menuturkan bahwa saat motornya dibawa masuk ke dalam kantor, dirinya diminta masuk ke dalam untuk berbicara. Namun, saat keluar, motor yang ia bawa sudah tidak ada lagi.

 

Unggahan tersebut sontak menjadi viral dan menuai banyak komentar dari warganet yang mengaku mengalami hal serupa. Banyak yang menyuarakan keresahan mereka terkait aksi debt collector yang kerap mengambil kendaraan dengan cara yang dinilai tidak sesuai prosedur.

 

“Sama, motor adik saya juga ditarik tanpa ada pemberitahuan. Waktu ditanya ke leasing, katanya sudah diserahkan ke pihak ketiga,” tulis salah satu pengguna Facebook di kolom komentar.

 

Tidak sedikit yang meminta pemerintah daerah, khususnya Gubernur Bengkulu dan Wali Kota Bengkulu, untuk turun tangan menangani masalah ini. Warga berharap ada tindakan tegas agar aksi-aksi serupa tidak terus terjadi dan merugikan masyarakat.

Sumber: