Gubernur Bengkulu Helmi Hasan 'Diserang' Fitnah Bertubi-Tubi, Tapi Selalu Memaafkan

 RADAR BENGKULU - Gubernur Bengkulu H Helmi Hasan 'diserang' fitnah dan kabar buruk berkali-kali. Terbaru, salah satu akun di tiktok mengirim video bergambar diduga mirip Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dengan keterangan pemeriksaan ke empat di kejaksaan agung. 

Sontak postingan ini mendapat respon netizen, hingga pukul 19.01 WIb tanggal 29 Oktober 2025, postingan ini telah ditonton sekira 3 ribu viewers lebih.

Terkait hal ini, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain menyayangkan masih ada oknum yang berani menyebarkan informasi - informasi yang tidak benar. Teuku yang juga anggota fraksi PAN ini mengatakan bahwa tim kuasa hukum pemprov Bengkulu telah bergerak menelusuri pemilik akun tersebut.

BACA JUGA:Helmi Hasan: Bersatu, Indonesia Bisa Menjadi Bangsa yang Lebih Maju dan Sejahtera

"Namun demikian, pesan pak gubernur Bengkulu H Helmi Hasan bahwa dirinya pasti memaafkan pemilik akun, meski difitnah berkali-kali, pak gubernur Bengkulu tetap memberikan ruang untuk memaafkan," sampai Teuku yang dihubungi wartawan.

 Lebih jauh disampaikan bahwa tim kuasa hukum memberikan waktu selama 3 hari kepada akun-akun yang dengan sengaja menggiring info menyesatkan berkaitan dengan gubernur Bengkulu untuk meminta maaf secara terbuka dan memberikan klarifikasi secara terbuka.

 

"Ya semua sudah dikerjakan oleh tim kuasa hukum nya Pemprov Bengkulu, kita tunggu saja hasilnya nanti seperti apa. Yang jelas, pesan pak gubernur Bengkulu agar selesaikan semua nya secara baik-baik,"

Lebih jauh disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain bahwa penurunan dana TKD bukan alasan untuk menghentikan roda pembangunan. Benar, pada TA 2026 dana transfer dari pusat ke Pemprov Bengkulu berkurang sekitar Rp 347,93 miliar. Tapi yang paling penting bukan sekadar soal berkurangnya dana itu, melainkan bagaimana kita mengelola pendapatan daerah secara keseluruhan,” ujar Teuku.

Ia menekankan, fokus utama Pemprov dan DPRD saat ini adalah menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu menutup sebagian kekurangan dari TKD. Apalagi, PAD menjadi faktor penentu dalam menjaga keseimbangan postur APBD di tengah fluktuasi transfer pusat.

Sumber: