Reses, Rodi Serap Aspirasi Warga soal Penerangan Jalan hingga Keluhan Nelayan

 

Radar Bengkulu - Sejumlah persoalan masyarakat kembali mengemuka dalam kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2025 yang digelar oleh salah satu anggota DPRD daerah. Dalam reses yang turut menghadirkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), warga menyampaikan beragam keluhan, mulai dari minimnya penerangan hingga kondisi jalan siring yang membutuhkan perbaikan.

Menurut anggota dewan tersebut, masyarakat berharap agar sejumlah kebutuhan dasar segera mendapatkan perhatian pemerintah.

BACA JUGA:Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur dalam Reses Anggota DPRD Erni Novita

“Dua kali kita reses, aspirasi masyarakat satu pun belum ada yang diakomodir. Apa yang terjadi? Insya Allah di tahun 2026, aspirasi yang masuk dari dua reses sebelumnya dapat direalisasikan. Mudah-mudahan tidak bergeser lagi,” ujarnya.

Selain masalah infrastruktur, para nelayan juga turut menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan bantuan sarana penangkapan ikan. Para nelayan berharap pemerintah memberikan dukungan, terutama mengingat kondisi cuaca yang kerap tidak menentu dan mempengaruhi pendapatan mereka.

“Tadi ada aspirasi nelayan soal bantuan. Mereka juga mengeluhkan perubahan pada Kartu Tanda Anggota (KTA) nelayan. Nomornya tetap sama, tapi datanya berubah. Soal teknis itu kami tidak tahu karena menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP),” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa DKP bukan merupakan mitra komisi tempat ia bertugas, melainkan mitra Komisi II dan Komisi III di DPRD. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya pemerintah memberi perhatian lebih kepada masyarakat nelayan.

“Kita tahu bagaimana kondisi para nelayan, terutama saat musim hujan dan badai. Pemerintah harus memperhatikan mereka karena pendapatan mereka sangat bergantung pada hasil laut,” katanya.

Melalui kegiatan reses ini, ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan masuk dalam rencana program tahun 2026. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebutuhan warga dan kebijakan pemerintah daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: