Tingkat Kepuasan Prabowo-Gibran Anjlok

radarbengkuluonline.id, Jakarta -- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap  kinerja Presiden Prabowo - Gibran jelang dua tahun pemerintahannya dinilai anjlok. 

Seperti dikutip dari laman disway.id, temuan survei Arawicaksa Institute menunjukkan Tingkat kepuasan publik hanya sebesar 50,1 persen, di antaranya 3,3 persen menyatakan sangat puas.  Sedangkan yang merasa tidak puas mencapai 44,8 persen, termasuk 6,1 persen yang menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sisanya, sebanyak 5,1 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

BACA JUGA:Walikota Bengkulu Resmi Buka TMMD ke-130 Kodim 0407/Kota Bengkulu di Kelurahan Kandang Limun

"Hanya separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi," ungkap peneliti senior Arawicaksa Institute Rudi Hartono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.

Katanya lagi, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo bukan sesuatu yang anomali. 

"Pada awal-awal pemerintahan Jokowi periode pertama, tingkat kepuasan pun pernah menyentuh angka di bawah 50 persen setelah mengambil kebijakan tidak populer dengan menaikkan harga BBM bersubsidi," jelasnya. 

Dengan membaiknya perekonomian dan gencarnya pembangunan infrastruktur, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi naik dan bertahan di kisaran 60–70 persen. 

Lalu sebaliknya, pada masa SBY angkanya justru sangat fluktuatif, menjulang tinggi di awal pemerintahan lalu melandai di penghujung periode kedua.

"Jika dibedah lagi, selisih total antara yang merasa puas dengan yang tidak puas hanya 5 persen, sedangkan antara yang cukup puas (46,8 persen) dan kurang puas (38,7 persen) hanya 8 persen, menunjukkan tantangan serius yang harus diatasi oleh Prabowo," tandas Rudi.

Adapun masalah utama yang dirasakan mendesak bagi masyarakat adalah stabilitas harga sejumlah bahan kebutuhan pokok (38,0 persen), disusul dengan penyediaan lapangan kerja (21,2 persen). 


"Naiknya harga bahan pokok, termasuk beras sepanjang tahun, serta lonjakan sejumlah komoditas pangan lainnya, belum terlihat tanda-tanda perbaikan penanganannya," jelas Rudi.

Sedangkan ketersediaan lapangan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah, lebih-lebih pernah muncul janji penciptaan 19 juta lapangan kerja pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Persoalan lain yang menjadi aspirasi masyarakat adalah isu pemberantasan korupsi (10,7 persen). 

"Publik sebetulnya cukup mengapresiasi gebrakan Prabowo dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar, termasuk yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), tapi masih ada keraguan, di antaranya soal lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset," terangnya. 

Sejumlah masalah lain yang harus diatasi Prabowo adalah pengentasan kemiskinan (8,6 persen) serta kelangkaan stok BBM dan elpiji (6,3 persen). 

"Makin meluasnya antrean di SPBU malah ditanggapi pemerintah dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi berbasis desil, yang memicu perdebatan ketika banyak orang miskin justru digolongkan masuk desil 6–10," ujar Rudi.

"Menariknya, pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi fokus publik, sementara isu-isu terkait bencana dan lingkungan hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas pun hanya disuarakan oleh lapisan kecil masyarakat," ungkap Rudi.

Sedangkan di sisi lain, sejumlah pencapaian dalam program-program prioritas dan unggulan tercatat, dengan swasembada pangan dinilai paling berhasil melalui skor penilaian rata-rata 8,4 dari skala 0–10.  
"Tingginya penyerapan beras yang diupayakan sejak tahun lalu masih berlanjut, meskipun masih dihadapkan pada tren kenaikan harga beras dan memicu inflasi pangan," jelas Rudi.

Program-program lain yang dianggap berhasil adalah revitalisasi sekolah (rehabilitasi/renovasi) dan digitalisasi pembelajaran (6,5), pemeriksaan kesehatan gratis (6,3), dan Sekolah Rakyat (6,0). 

"Kebijakan yang menyentuh bidang pendidikan dan kesehatan ini cenderung mendapat dukungan publik, sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," lanjut Rudi.

Sementara itu, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) cenderung dinilai cukup dengan skor penilaian sebesar 5,5.  Berbeda dengan setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG. Namun, terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut.

"Secara umum publik masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan, tapi banyak masalah terkait tata kelola hingga kasus-kasus keracunan harus ditangani dengan serius," tegas Rudi. 

Program prioritas dan unggulan lainnya yang juga kontroversial sejak awal, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dinilai rendah pencapaiannya (2,1). Demikian pula dengan target pembangunan 3 juta rumah rakyat (2,3), Sekolah Unggul Garuda (1,4), dan Kampung Nelayan Merah Putih (1,2).

"Pemerintahan Prabowo-Gibran berangkat dari tekad untuk keberlanjutan dari era sebelumnya, terlihat dari masih cukup tingginya dukungan publik terhadap program hilirisasi sumber daya alam, dengan skor penilaian 4,7," ucapnya.

Untuk diketahui, survei dilakukan pada 3 hingga 8 Oktober 2026 kepada 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Sumber: