Realisasi Serapan Rendah, OPD Diminta Segera Realisasikan Proyek

RBO, BENGKULU - Anggota dewan Provinsi Bengkulu menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi agar segera merealisasikan alokasi anggaran pada APBD tahun ini, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Terlebih sudah ada instruksi dari Gubernur dan Sekdaprov Bengkulu secara langsung untuk mengejar target serapan anggaran.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Siption Muhady S.Ag mengatakan, tidak bisa dipungkiri, salah satu penyebab rendahnya angka serapan APBD karena masih banyak belum terealisasinya anggaran yang sudah dialokasikan. "Terutama untuk pembangunan infrastruktur, yang bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga pembangunan daerah," ungkap Siption, kemarin (26/6). Salah satunya, lanjut politisi PKB tersebut, seperti pembangunan jembatan Tanjung Agung Palik (TAP) di Kabupaten Bengkulu Utara. Dimana sudah dialokasikan anggaran senilai Rp 30 Miliar. "Rp 18 Miliar untuk pembangunan jembatan, sedangkan Rp 12 Miliar lagi untuk pembangunan jalannya. Faktanya sampai dengan saat ini belum terealisasi," kata Siption. Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi pada alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah itu saja, tahun ini yang kembali dialokasikan seperti jala Batik Nau-Lubuk Banyau, Kerkap-Gunung Selan, Lais-Arga Makmur, Senali-Simpang 4 Jenggot, Lubuk Durian-Lubuk Sini, dan beberapa pembangunan fisik lainnya seperti jembatan juga belum.

"Kalau kita tanya pada OPD terkait, katanya sudah lelang. Tapi setelah kita cek di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), ternyata belum. Jangan sampai nantinya APBD yang sudah jelas pengalokasiannya malah menjadi SILPA lagi lantaran tidak terealisasi," paparnya. Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat merealisasikan kegiatan pembangunan. Terutama yang sudah dialokasikan anggarannya dalam APBD tahun ini. "Ini penting dilakukan karena berkaitan erat dengan optimalisasi pembangunan, sebagaimana yang diharapkan," tutupnya. (idn)