Bengkulu ke Palembang Bisa Balik Hari Lewat Tol

Hamka Sabri: Tidak Ada Lagi Kendala

RBO, BENGKULU - Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Drs. Hamka Sabri menyampaikan, Bengkulu dan Palembang makin dekat. Bisa ditempuh dalam waktu beberapa jam saja. Sebab perjalanan dari Bengkulu ke Lubuk Linggau hanya memakan kisaran 45 menit, dari sebelumnya mencapai 4 jam. "Bisa balik hari, tidak perlu nginap. Pergi hari ini ke Palembang, hari ini pun bisa pulang dan sampai di Bengkulu. Jadi jika nanti Pak Danrem kalau ke Kodam Sriwijaya tidak perlu takut harus nginap lagi. Karena waktu tempuh kita sudah singkat kesana," ungkap Hamka saat menyampaikan kata sambutan mewakili Gubernur dalam acara Halal bihalal Korem 041 Gamas dengan aparat pemerintah, komponen masyarakat dan insan pers, Rabu (26/6). Menurut Hamka, hal ini bisa terwujud lantaran Bengkulu akan memiliki jalan tol dari Kota Bengkulu ke Lubuklinggau yang saat ini sudah mulai menentukan penetapan lokasi. "Pembangunan jalan tol sepanjang 95,8 Kilometer belum bisa ketahapan selanjutnya sebelum seluruh berita acara ditandatangani. Jadi, setelah berita acara rampung barulah diserahkan ke PT Hutama Karya. Kemudian PT Hutama Karya menyerahkannya ke Pak Gubernur setelah SK Penlok (Penetapan Lokasi) diterbitkan. Setelah itu barulah proses ganti rugi lahan yang masuk dalam rute pembangun jalan TOL dilakukan," sampainya. Titik Gerbang 1 Tol di Kepahiang, sambung Hamka, jalur ke luar masuk tol ditentukan sudah ditentukan 2 titik diantaranya di Kabupaten Kepahiang. Pembangunan tol ini, tahap pertama sepanjang 17 Kilometer dimulai dari Pulau Baai Kota Bengkulu hingga Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. "Kita berharap tak ada kendala dalam realisasinya nanti. Soal trase terkena lahan milik perusahaan, kita yakin semua bisa selesai," kata Hamka. Termasuk, tambah Hamka, TLB sudah menyanggupi untuk memindahkan sutet milik mereka. "Kalau sisi biaya, ini adalah tanggungjawab PT Hutama Karya. Begitu juga dengan lahan milik PTPN VII. Kalau tidak salah, ada sekitar 5 perusahaan. Tapi kita tetap mendahulukan lahan punya masyarakat yang harus diselesaikan," tutup Hamka. (idn)