APINDO Minta Pemprov Ajukan Penambahan Kuota Solar Subsidi

RBO, BENGKULU - Banyak pihak mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya untuk mengembalikan kuota yang semestinya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan perekonomian daerah agar berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Bengkulu berharap ada peningkatan kuota penyaluran solar yang diberikan di Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya, kuota solar yang diberikan sebanyak 82 ribu kiloliter ini agar diubah kembali menjadi 104 ribu kilo liter (KL). Disampaikan Ketua APINDO Bengkulu, M Basri Muhammad ke Harian radarbengkuluonline.com, Selasa (17/7) kemarin, berkurangnya pasokan solar bersubsidi di Bengkulu aktivitas ekonomi sempat terganggu hingga menyebabkan kerugian bagi daerah.

Bahkan distribusi barang juga menjadi terhambat. Akan tetapi setelah Pemerintah mendorong BPH Migas untuk mengembalikan kuota solar bersubsidi aktivitasnya saat ini sudah kembali normal. "Kalau kemarin jelas ekonomi terganggu, angkutan batubara, sawit, barang kebutuhan pokok dan sebagainya ikut terganggu. Kan berpengaruh juga ke daerah nantinya," terangnya.

Ia menilai, solar bersubsidi memang sudah menjadi kebutuhan sopir truk di Bengkulu. Karena rata-rata sopir truk tersebut adalah masyarakat yang ekonominya kelas menengah ke bawah. Jadi jika tidak ada solar subsidi, maka akan menyusahkan ekonomi kehidupan mereka. "Rata-rata sopir truk itu merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Solar bagi mereka adalah nafas. Jadi kalau kuotanya dikurangi, sama saja mengurangi nafas mereka," ujar Basri.

Selain itu, pengurangan kuota solar bersubsidi juga diakui pihaknya dapat memicu kenaikan harga barang industri maupun makanan. Hal ini disebabkan distribusi barang yang menjadi terhambat dari produsen kepada konsumen. "Dampaknya pasti ada. Karena dengan adanya pembatasan tersebut, maka distribusi barang jadi terganggu," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan adanya penambahan tersebut, maka tidak akan terjadi kelangkaan di sejumlah SPBU dan konsumen tidak akan mengalami kesulitan. Maka potensi kenaikan harga barang tidak akan terjadi dalam waktu dekat. "Jika pasokan bahan bakar tetap normal dan tidak terganggu, maka harga barang bisa stabil," kata Basri.

Selain itu, ia meminta agar melakukan pendataan pengusaha industri dan transportasi sebelum memberlakukan kebijakan penurunan kuota solar bersubsidi. Selain itu juga harus disiapkan sebuah solusi agar tidak ada penumpukan antrean BBM di satu SPBU. "Mungkin bagus usaha pemerintah ini, tapi kedepan harus didata berapa kebutuhan ideal solar bersubsidi di Bengkulu. Jangan sampai kekurangan terjadi lagi," ujar dia.

Sementara itu, Asisten II Sekda Provinsi Bengkulu, Yuliswani SE mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan kepada BPH Migas untuk melakukan penambahan kuota solar bersubsidi di Bengkulu. Karena memang kebutuhan solar bersubsidi di Bengkulu hingga saat ini masih belum begitu mencukupi mengingat permintaannya yang juga cukup tinggi.(Bro)