Siswa Putus Sekolah dan Guru Honorer Masih Menjadi PR Bersama

Hasil Diskusi Kelompok Terpumpun

RBO, BENGKULU - Dari hasil diskusi kelompok terpumpun dengan tema 'mencari solusi permasalahan pendidikan melalui Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Provinsi Bengkulu yang digelar Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ternyata masih menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) bersama yang cukup berat, untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Bumi Rafflesia.

Di provinsi Bengkulu, permasalahan yang terjadi masih sama. Yaitu siswa putus sekolah dan tingginya tenaga guru honorer. Dari data terhimpun, Provinsi Bengkulu untuk siswa putus sekolah tahun 2017, jenjang SMA sebanyak 398, SMK 463 siswa. Sedangkan untuk tahun 2018, SMA, 485, SMK, 408. Permasalahan yang sering terjadi, akurat data perlu ditingkatkan kembali, khususnya terkait dengan definisi siswa putus sekolah, tingkat pernikahan usia dini meningkat dan faktor kemiskinan, sehingga menyebab peserta didik tidak bisa melanjutkan sekolah. Ditahun 2019 saja, belum ada program yang mengintervensi angka putus sekolah.

Sedangkan, untuk guru honorer di Provinsi Bengkulu, tahun 2017 sebanyak 12,750 guru SMA/SMK, tahun 2018, 12,874 guru SMA/SMK. Permasalahan yang masih terjadi, setiap tahun terdapat kekurangan guru, ditambah guru pensiun, adanya moratorium guru PNS sejak 2015, yang menyebabkan daerah merekrut guru honorer, distribusi guru yang tidak merata, dan tidak sesuai kebutuhan dan penetapan formasi dari KemenpanRB, tidak sesuai dengan guru yang diusulkan daerah. Untuk program berjalan di tahun 2019, sudah mengusulkan formasi CPNS guru se-Provinsi Bengkulu dan memberikan 277 guru honorer dengan setiap guru Rp 1.400.000 perbulannya.

Untuk rekomendasi siswa putus sekolah di tahun 2020, pemerintah provinsi melalui balitabangda, dewan pendidikan bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk meneliti angka putus sekolah, peningkatan jam pelajaran pendidikan karakter, agama dan moral Pancasila, penerima semua bantuan pendidikan harus tepat sasaran, sinkronisasi data antara Kemensos, BKKBN, BPS, Kemendikbud agar penerima KIP tepat sasaran, optimalisasi pendidikan nor formal (paket c) dan BOSDA untuk anak putus sekolah sebesar 1,7 M (rencana).

Sementara itu, rekomendasi permasalahan guru honorer di tahun 2020, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, KemenpanRB dan Kemendikbud, terkait penetapan formasi pengangkatan CPNS guru dan memberikan tambahan penghasilan, 3.247 guru honorer setiap guru, Rp 1.800.000 perbulannya.

Yang membuat hati lebih miris lagi, permasalahan tenaga guru honorer sangat tampak di Kota Bengkulu. Seperti kekurangan tenaga pengajar PNS, jumlah guru honerer tinggi, dalam kurun enam tahun terakhir, tidak ada penerimaan CPNS untuk tenaga guru. Dari permasalahan yang timbul, rekomendasi di tahun 2020 mendatang, perekrutan guru untuk memenuhi kekurangan guru, peningkatan kesejahteraan guru honorer, pengoptimalan peran komite untuk membantu kesejahteraan, penguatan kompetensi guru Non PNS dan PNS dan mendorong guru Non PNS untuk mengikuti PPG agar mendapat sertifikasi.

Disisi lain, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Staf Ahli Mendikbud), Chatarina Muliana Girsang mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tahap kedua yang diadakan di Provinsi Bengkulu. Intinya, pihaknya ingin memetakan permasalahan pendidikan di Provinsi Bengkulu. Maka diskusi kelompok terpumpun, dapat menghasilkan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.

"Progres kedepan hasil tindaklanjutnya diharapkan membaik. Seperti, permasalahan siswa putus sekolah dan tingginya guru honorer, masih menjadi PR bersama," ujar Chatarina pada radarbengkuluonline.com, kemarin.

Lebih lanjut dikatakannya, usai mendapat semua data hasil permasalahan yang terjadi, tinggal kebijakan dari pemerintah terkait memberikan solusi yang terbaik seperti apa. Sehingga tahun depan, angka tersebut menjadi turun. "Permasalahan lainnya,  harus dipetakan dalam kegiatan diskusi ini. Solusi apa yang dihasilkan, langkah apa yang harus dilakukan. Jadi, harus ada pemantauan yang signifikan, dari hasil kegiatan ini. Tapi memang ada tujuannya mencapai peningkatan mutu, kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu," tambahnya.

Maka dari itu, langkah kedepan yang dilakukan, memberikan tambahan penghasilan 3.247 guru honorer, setiap bulan mendapat Rp 1.800.000 perbulannya. (ach)