Antisipasi Musibah, Anggaran Bencana Tahun Ini Hanya Rp 6 M

Dempo Xler: Tidak Jauh Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya

RBO, BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama lembaga DPRD Provinsi Bengkulu telah menyiapkan dana APBD tahun 2020 sekitar Rp. 6 miliar untuk kegiatan penanggulangan bencana yang akan terjadi dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

“Total dana sekitar Rp 6 miliar itu mencakup kegiatan kebencanaan, mulai dari pemeliharaan alat-alat seperti pemantau tsunami dan gempa, kendaraan serta lain sebagainya. Lalu dana tersebut juga untuk pembayaran honor dari tim penanggulangan bencana di lapangan. Besarannya tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun 2019 lalu,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Dempo Xler S.IP, M.AP, ketika ditanya kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam penanggulangan bencana di wilayah Bengkulu, kemarin (1/1).

Diakui Dempo, sebetulnya dana Rp 6 miliar itu masih ada darurat lainnya yang diletakan di bagian keuangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu sekitar Rp 2 miliar lebih. Dimana dana tersebut bisa digunakan, jika suatu waktu terjadi bencana dalam wilayah Provinsi Bengkulu. “Berbicara angka memang kita akui tidak cukup. Karena bencana itu datangnya tidak terduga. Belum lagi wilayah Bengkulu memang rawan terjadinya bencana alam. Seperti gempa, banjir, tanah longsor dan tidak menutup kemungkinan bencana tsunami,” kata Anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bengkulu ini.

Dijelaskan Politisi PAN ini, dengan dana yang masih terbatas dalam penanggulangan bencana tersebut memang diperlukan koordinasi lintas sektoral. Terutama dengan Pemerintah Kabupaten serta kota, termasuk ke pusat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, terus melakukan upaya antisipasi dini dalam kesiapsiagaan masyarakat ketika menghadapi bencana. Termasuk melatih relawan bencana.

“Sepengetahuan kita juga sudah ada undang undang untuk pembentukan relawan siaga bencana hingga ke tingkat desa. Semestinya itu bisa diberdayakan Pemprov dalam upaya antisipasi bencana,” imbuhnya.

Lebih jauh ditambahkannya, meski anggaran dana untuk kesiapsiagaan bencana ini tidak mengalami kenaikan dari tahun ketahun dalam APBD Provinsi Bengkulu, namun segala sesuatunya pasti ada solusinya. Apalagi dari koordinasi pihak legislatif dengan Komisi VIII DPR RI, juga siap membantu Bengkulu, asalkan usulannya bisa cepat disampaikan ke pusat. “Kini tergantung Pemprov lagi. Mau atau tidaknya merespon bantuan dari lembaga legislatif pusat. Kita dari Komisi IV DPRD Provinsi siap mengantarkan ke Komisi VIII DPR RI agar Bengkulu bisa mendapatkan dana penanggulangan bencana yang memadai lagi kedepannya,” tukas Dempo.(idn)