Ini Janji Menhub Bangun Bengkulu

Hasil Raker Bersama Menhub, Riri Sampaikan Kebutuhan Bengkulu

RBO, BENGKULU - Pihak Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong agar program kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2020 dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, keselamatan dan keamanan, serta peningkatan pelayanan transportasi bagi rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Komite II DPD RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta jajarannya di Senayan, Jakarta, kemarin (19/2). Dalam paparannya, Menhub menyatakan bahwa pagu alokasi anggaran untuk Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2020 sebagaimana surat Menteri Keuangan nomor: S-704/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019 adalah sebesar Rp 43,11 triliun. “Anggaran tersebut sudah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya prioritas dan strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas nasional sesuai rencana kerja pemerintah serta memperhatikan usulan dari kebutuhan daerah,” kata Menhub. Data terhimpun, dari total anggaran tersebut, alokasi anggaran untuk pelayanan keperintisan yang menyangkut transportasi darat, kereta api (KA), laut dan udara adalah sebesar Rp 2,80 triliun.

Dalam rapat ini, Senator Muda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief S.PSi menyatakan dukungannya atas rencana pembangunan rel kereta api sepanjang 168 kilometer dari Pulau Baai Bengkulu-Kota Padang Rejang Lebong.

Menhub Budi Karya Sumadi rel kereta Bengkulu-Kota Padang hanya wacana. Sebab, hingga saat ini belum ada investor yang mengajukan izin untuk melakukan pembangunannya. Sementara dana APBN tidak mampu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan rel KA tersebut.

"Sudah ada investor dari Cina yang mau membantu, tapi sampai hari ini belum bertemu dengan pihak Kemenhub. Sedangkan APBN tidak mengalokasikan dana untuk rel KA di Bengkulu. Bila ada swasta yang menyanggupi, Kemenhub akan membantu proses perijinannya," kata Menhub. Di samping itu, Senator Riri Damayanti John Latief juga mempertanyakan pengalihan Bandara Fatmawati ke PT Angkasa Pura II.

"Mengingat pembangunan sudah selesai dan masyarakat menantikan pelayanan bandara yang lebih maksimal sebagai pengembangan konektivitas Bengkulu dengan daerah lain," tukas Riri Damayanti.

Riri juga menekankan tentang pentingnya perbaikan dermaga di Desa Kahyapu Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara yang rusak yang mengakibatkan pasokan BBM bagi Pulau Enggano terhenti sehingga mengakibatkan listrik padam total. Kemudian, juga meminta agar Kemenhub menindaklanjuti rencana pembangunan Pelabuhan Laut Muara Pino Bengkulu Selatan. "Juga permohonan penambahan bus pelajar untuk Kabupaten Bengkulu Selatan," pungkas Riri

Menhub Budi Karya Sumadi merespon semua pernyataan Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief dan menyatakan segera berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura.

Menhub bersedia mengakomodir pembangunan Bandara Fatmawati Sukarno. Hanya saja Menhub secara tegas mengatakan bahwa tidak akan menjadikan Bandara Fatmawati sebagai Bandara Internasional. Salah satu faktornya adalah keamanan.

Sementara untuk dermaga di Desa Kahyapu Pulau Enggano, Menhub secara tegas menyatakan bahwa Kementerian sudah memberikan dana alokasi khusus (DAK) untuk Pelabuhan Enggano dan dalam waktu dekat akan dialokasikan dana untuk pengadaan kapal dari dan menuju Pulau Enggano.

Untuk pengadaan bus pelajar untuk Kabupaten Bengkulu Selatan, Kementerian Perhubungan telah menetapkan alokasi tahun ini sebanyak 280 unit dan bus ini akan dibagikan sesuai kebutuhan dan pengajuan masing-masing wilayah yang membutuhkan.

Mengenai permintaan Senator Riri Damayanti terkait tindaklanjut rencana pembangunan Pelabuhan Laut Muara Pino Bengkulu Selatan, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan akan diproses sesuai dengan mekanisme dan ditindaklanjuti.(idn)