Holman: Kita Sudah Lama Merdeka, Pendidikan Layak Tanggung Jawab Pemerintah

RBO, MANNA - Menindaklanjuti hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi III ke SDN 92 Bengkulu Selatan, di Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya, yang cukup memprihatinkan. Proses belajar mengajarnya, siswanya disatukan dalam satu ruangan untuk kelas satu dan kelas dua.

Untuk menghindari terjadinya hal yang serupa, di sekolah - sekolah lain maka Menejerial sistem pendidikan di Bengkulu Selatan harus diperbaiki. Artinya memperbaiki sistem perencanaan dan pengendalian internal yang meliputi pemanfaatan manusianya, dokumen, teknologi dan prosedur akutansi menajemen untuk memecahkan masalah.

Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Selatan, Holman, SE bersama anggota Komisi, Waka Komisi III, Joni Afrizal, Sekretaris Yuliusman, anggota Herian Johari hering bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan, Rispin Junaidi, M.Pd, Kepala SDN 92 Sardi, S.Pd dan Ketua Komite Pitotri untuk duduk bersama membahas keadaan gedung sekolah yang hampir ambruk tersebut. “Komisi III akan mengawasi jalannya pembanguan yang diusulkan melalui dana DAK ini dan akan mengevaluasi usulan tersebut agar berjalan dengan lancar, Kita berkumpul disini bukan untuk mencari siapa yang benar siapa yang salah, justru inilah tugas kami untuk memajukan pendidikan yang ada sebagai perwakilan masyarakat," ujar Holman.

Dengan duduk bersama, apa yang menjadi persoalan di SDN 92 ini tidak terjadi kembali di SD - SD yang lain. Cukup satu sekolah ini saja yang menjadi contoh persoalan yang terjadi. “DPRD meminta kepada Dinas terkait untuk memonitoring dan memberikan pelatihan kepada operator sekolah sehingga program yang menjadi usulan bisa diterima oleh pusat untuk mendapatkan bantuan pembuatan fasiltas sekolah, apalagi pendidikan ini merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan Indonesia sudah lama merdeka masa masih ada sekolah yang dalam proses belajar mengajarnya hampir duduk di atas tikar karena tidak memiliki kursi," sesal Holman.

Kepala Pendidikan dan Kebudayan Bengkulu Selatan , Rispin Junaidi,M.Pd mengungkapkan pada tahun ini (2020) akan dilakukan rehap gedung SDN 92 yang pondasinya sudah hampir ambruk dengan dana Rp120 juta rupiah. "Perehapan ini akan kita laksanakan pada bulan Maret ini, Sehingga siswa bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa was- was kalau gedungnya akan roboh,"ujar Rispin.

Kondisi saat ini tanah yang lonsor, sehingga pondasi gedung tersebut tergantung maka gedung tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk proses belajar, karena takut terjadi hal -hal yang tidak diinginkan.

Rispin menjawab persoalan yang di ajukan oleh Dewan mengenai permasalahan SDN 92 ini yang seolah pembangunan di SDN 92 ini terkesan lambat. Salah satunya dengan digabungkannya proses belajar mengajar kelas satu dan kelas dua, seharusnya sekolah bisa membuat jadwal agar tidak berbenturan.

“Untuk pengusulan yang diajukan sekolah operator sekolah harus melakukan usulan melalui data dapodiknya, sehingga Dapodik yang di usulkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jangan melaporkan yang baik kepada pusat sehingga pusat akan berpikir bahwa sekolah tersebut tidak perlu bantuan karena semuanya sudah baik," ucap Rispin.

Untuk pengawasan sekolah, tidak akan setiap hari untuk mengawasi sekolah tersebut karena satu pengawas harus mengawasi sepiluh sekolah yang ada, sehingga apa yang menjadi persoalan yang ada yang lebih mengetahui adalah Kepala Sekolah dan guru. "Kedepannya diharapkan kepada Dinas, Kepala Sekolah, Operator dan Komite agar bisa bersinergi, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terjadi di SDN 92 Bengkulu Selatan, Sehingga mutu pendidikan akan semakin maju kedepannya,"singkat Rispin.(afa)