Masih Ada Rp 320 M Untuk Pembangunan

RBO, BENGKULU – Wabah pandemi Covid-19 di Provinsi Bengkulu telah menyedot dana banyak. Namun jangan khawatir masih ada Rp 320 miliar dana untuk pembangunan daerah ini. Saat ini Gubernur Bengkulu Dr H. Rohidin Mersyah telah melakukan Refocusing dan realokasi anggaran sebesar Rp 30.8 Miliar, dimana Refocusing ini cukup menyedot dana anggaran yang berdampak terhadap terganggunya program pembangunan daerah kedepan.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Drs H. Sumardi MM kendati demikian untuk kegiatan program pembangunan yang sifatnya vital dan masih adanya dana anggaran hendaknya nanti tetap dapat dilakukan. “Tentu dengan refocusing dan realokasi anggaran ini akan terjadi gangguan terhadap pembangunan. Pertama tahapan-tahapan pembangunan itu sudah pasti terganggu. Kemudian yang kedua ada beberapa anggaran khusus DAK sudah pasti dibatalkan oleh pemerintah. Kecuali untuk bidang kesehatan dan pendidikan yang akan digunakan untuk Covid-19. Dengan refocusing yang dilakukan Gubernur untuk melakukan perencanaan, penanganan pasca Covid-19 ini. Sebab itu kami berharap pembangunan itu tetap dapat berjalan berkaitan dengan pembangunan yang masih vital. Kecuali kalau kita memang dalam keadaan betul-betul terpukul nanti lain lagi ceritanya. Tapi untuk sekarang yang sudah beliau (Gubernur-red) anggarkan yaitu sebesar Rp 30,8 M. Artinya sisa dari anggaran pembangunan Rp 359 M masih ada sekitar Rp 320 Miliar lebih yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembangunan,” ungkap Sumardi saat diwawancarai sedang berada diruang Fraksi Golkar Provinsi Bengkulu, Senin (6/4).

Untuk itu lanjut Ketua Fraksi Golkar Provinsi Bengkulu ini, untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Bengkulu tidak perlu lah menggunakan dana dari penundaan Pilkada.

“Tapi yang ada saja, saya kira dana anggarannya sudah cukup. Dan pembangunan masih dapat tetap dilaksanakan khusus bagi infrastruktur yang sudah sangat dibutuhkan pembangunannya tahun ini. Dan harapan kami dari DPRD, apa yang sudah direalokasikan dana tersebut, supaya direalisasikan cepat anggarannya. Kenapa harus cepat? Karena seperti misalnya untuk tim gugus tugas Covid-19, saya tahu itu gugus tugas tersebut sampai sekarang belum ada yang bisa dicairkan. Sebab mereka bukan dari dana perjalanan dinas yang rutin itu, tapi mereka dialokasikan khusus untuk tim tersebut bergerak melakukan tindakan untuk gugus tugas serta APD bagi paramedis. Realisasikanlah segera, dan itu ada landasannya ada Perpres nomor 4 tahun 2020 peraturan LKPP nomor 3 tahun 2020. Artinya ini pertama mereka harus cairkan dana BTT, tapi prosedurnya tetap harus dilewati dulu, surat penetapan siaga bencana, SK tim tanggap darurat bencana, sekarang kita masuk zona merah, sudah bukan lagi siaga, status kita sudah darurat tanggap bencana Covid-19. Sebab itu harus diiringi dengan Pergub atau SK Gubernur tentang refocusing mendahului dari DPRD. Silakan saja itu dilakukan dan kami tidak akan menghalangi apa yang Gubernur laksanakan untuk menyelamatkan masyarakat Provinsi Bengkulu,” terang Sumardi.

Dan Gubernur lanjut Ketua Komisi III dari Dapil Kota Bengkulu ini, tentu sudah tahu mana program pembangunan yang sangat prioritas dilaksanakan dan mana yang tidak. “Nah itulah yang akan dijadikan realokasi anggaran. Silakan Gubernur laksanakan, mau berapapun silahkan. Tapi untuk jalan di Kabupaten Mukomuko, di Bengkulu Utara, di Selatan, Rejang Lebong, yang benar-benar prioritas masih tetap dapat dilaksanakan, utang masih dapat dibayar, perencanaan penanganan Covid-19 berjalan, pengadaan APD untuk tenaga medis dan non medis berjalan kemudian operasional orang yang melaksanakan tugas di perbatasan provinsi harus ditunjang, kalau gak ditunjang, ketika Gubernur datang mereka rame, tapi setelah Gubernur pergi, mereka pergi juga. Artinya pengawasan di perbatasan akan tidak maksimal jika demikian. Dan terakhir harapan kami pada kita seluruh warga masyarakat Bengkulu hendaknya dapat mengikuti protokol Covid-19 sesuai edaran pemerintah, jaga pola hidup sehat, cuci tangan, jaga jarak dan tetap berada di rumah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” pungkas Sumardi. (idn)