Sultan B Najamuddin : Ditengah Wabah Covid-19 Prioritas Kita Bukan Pilkada
RBO, BENGKULU - Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memperhatikan kesehatan masyarakat jika penyelenggarakan Pilkada serentak tetap dilakukan ditengah masa pandemi COVID-19. Senator asal Provinsi Bengkulu ini bahkan meminta KPU bertanggungjawab jika saat pencoblosan Pilkada yang dilakukan Desember mendatang malah menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. "Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar," ungkap Sultan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6). Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menambahkan, proses Pilkada pasti melibatkan banyak orang. Mulai dari calon yang maju dalam Pilkada beserta tim pemenangannya, masyarakat yang memiliki hak suara, serta petugas pemilihan mulai dari tingkat TPS hingga ke KPU. Menurutnya, proses Pilkada berjenjang dan melibatkan banyak orang itu memungkinkan timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19. Yakni klaster TPS. Ini mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat. “Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho. Jadi, jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang kita prioritaskan. Yakni sektor kesehatan dan ketahanan sosial. Ini seharusnya menjadi logika berpikir kita semua, sebelum mengambil keputusan,” tanyanya. Sultan menjelaskan, prioritas Indonesia hari ini adalah kesehatan dan pangan sebagai penguat sosial-ekonomi masyarakat yang menderita karena dampak COVID-19. Terutama di lapisan bawah. Menurut Sultan, proses demokrasi melalui Pilkada dalam situasi saat ini menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan karena memang masih bisa ditunda. Apalagi KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021. Dari sisi anggaran negara. Sultan juga mengungkapkan bahwa semua lembaga negara dan kementerian telah dipangkas oleh Kemenkeu, termasuk anggaran DPD RI yang tahun ini juga sudah dipangkas. “Ini KPU RI untuk Pilkada dengan anggaran Rp 9 triliun malah mengajukan anggaran tambahan Rp 535 miliar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat,” tegasnya. Ia menambahkan, jika pelaksanaan Pilkada serentak ini tetap dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19, dikhawatirkan jumlah pemilih akan menurun. Karena, banyak yang merasa cemas datang ke TPS. Apalagi, sambungnya, saat ini masih adanya peluang untuk kembali ke kebijakan pemberlakuan PSBB, bila ternyata konsep new normal tidak berhasil menurunkan kurva wabah. “Kami di DPD sudah mengingatkan, bahwa negara saat ini lebih membutuhkan prioritas anggaran untuk pangan dan recovery ekonomi, bukan Pilkada. Karena beda dengan Pilpres yang konsekuensinya apabila ditunda bisa vacum of power," pungkas Sultan.(idn)Pimpinan DPD Ingatkan KPU
Selasa 02-06-2020,20:23 WIB
Reporter : radar
Editor : radar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Minggu 22-09-2024,11:00 WIB
5 Fakta Unik Satwa Endemik di Negara Australia yang Seru Untuk Dipelajari
Minggu 22-09-2024,10:47 WIB
10 Manfaat Jamur, Sumber Nutrisi yang Kaya Khasiat bagi Kesehatan
Minggu 22-09-2024,10:24 WIB
7 Cara Wisatawan Berkontribusi dalam Pelestarian Lingkungan
Minggu 22-09-2024,15:04 WIB
Teknologi dalam Dunia Pendidikan: Bagaimana Virtual Reality Membantu Pembelajaran Jarak Jauh
Minggu 22-09-2024,14:57 WIB
4 Tantangan dan Solusi untuk Menjamin Hak Belajar bagi Anak Berkebutuhan Khusus
Terkini
Senin 23-09-2024,02:00 WIB
Data Terbaru, Ini Indeks Kepuasan Jamaah Haji Bengkulu Selatan Tahun 2024
Senin 23-09-2024,01:00 WIB
Gubernur Rohidin Letakkan Batu Pertama Pembangunan SMAN 12 Kaur di Desa Bukit Indah
Senin 23-09-2024,00:05 WIB
Kantin MIN 2 Bengkulu Tengah Didatangi Tim Satgas Halal Provinsi Bengkulu
Minggu 22-09-2024,23:34 WIB
Begini Cara Paslon Walikota Bengkulu Dedy-Agi Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan UMKM Kota Bengkulu
Minggu 22-09-2024,19:39 WIB