Pemerintah Harus Serius Perhatikan Kesejahteraan Guru Honorer

Dewi Coryati Perjuangkan Nasib Ratusan Guru Honor Bengkulu

RBO  >>>  BENGKULU >>>  Anggota Komisi X DPR RI menyoroti sekaligus memperjuangkan terkait nasib guru honorer setelah mereka mengadakan rapat dengar pendapat bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, serta Kepala BKN guna membahas kebutuhan jumlah guru yang semakin meningkat dan kejelasan nasib sebanyak 34.954 eks-guru honorer kategori 2 (THK-2) yang lolos seleksi penerimaan PPPK pada April 2019 lalu. Dimana untuk Provinsi Bengkulu sendiri ada sebanyak 643 Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori berusia di atas 35 tahun (GTKHNK 35+), minta diprioritaskan dalam pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, sudah satu setengah tahun para guru honorer tersebut belum juga diangkat sebagai PPPK dan belum juga ada kejelasan kapan pengangkatan itu dilakukan. Padahal saat ini kebutuhan jumlah guru terus mengalami peningkatan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan bahwa BKN belum bisa menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) mereka, apabila Peraturan Presiden (Perpres) mengenai gaji dan tunjangan PPPK tersebut belum dikeluarkan.

Anggota Komisi X Fraksi PAN, Dewi Coryati, menyoroti terkait kurangnya jumlah guru saat ini. Ia menilai dalam menghadapi kurangnya jumlah guru, pemerintah harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana guru dapat didistribusikan secara merata. Sehingga, pemerintah tahu kebutuhan yang sesungguhnya di setiap daerah.

“Pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya melakukan afirmatif action atau tindakan cepat sementara dalam kondisi ini kaitannya dengan distribusi guru di Indonesia. Sehingga, tidak ada kesenjangan yang begitu besar antar daerah,” ungkap Anggota DPR RI Komisi X Dapil Bengkulu tersebut kepada radarbengkuluonline.com tadi siang .

Ia juga menambahkan, selain distribusi guru yang harus dirancang, Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Guru honorer mengambil peranan penting dalam memenuhi kebutuhan jumlah guru saat ini. Ia memberikan contoh, pada daerah pemilihannya di Bengkulu, kebutuhan guru honorer tidak bisa dipungkiri.

“Dapil saya di Bengkulu, termasuk daerah yang rasio guru dengan siswanya rendah, sehingga perlu adanya guru honorer. Guru PNS hanya sedikit. Bahkan banyak di satu sekolah yang hanya satu atau dua orang. Selebihnya guru honorer. Saat ini hasil dari seleksi PPPK, hanya 40 guru honorer yang lolos. Padahal di Bengkulu banyak sekali guru honorer yang digaji hanya Rp 300 ribu atau 500 ribu,“ ujarnya.

Terkait anggaran, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI memaparkan bahwa pihaknya sedang mengkaji dan akan mengusulkan skema alternatif untuk memenuhi kebutuhan anggaran guru non-PNS di sekolah negeri ke depannya melalui BOS Plus.

“Usulan dari kami terkait anggaran untuk itu dengan adanya BOS Plus. BOS Plus ini terdiri dari dana BOS seperti pada umumnya ditambah dengan anggaran tambahan yang dialihkan dari Dana Alokasi Umum/ DAU,” ujar Iwan Syahril, Dirjen GTK Kemendikbud RI.

Sebelumnya diketahui sebanyak 643 GTKHNK 35+ di Provinsi Bengkulu, minta diprioritaskan dalam pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini disampaikan Koordinator GTKHNK 35+ Provinsi Bengkulu, Yusak diwawancarai usai menyerahkan data GTKHNK 35+ pada Komisi IV DPRD Provinsi belum lama ini.

"Kami baru saja menyerahkan berkas, yang didalamnya termasuk data GTKHNK 35+ ke Komisi IV DPRD. Sebelumnya, kita lebih dulu menyerahkan berkas serupa dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu. Tentu saja dengan telah diserahkannya berkas ini, kami tetap berharap DPRD ataupun Pemprov ikut memperjuangkan nasib kami," ungkap Yusak.

Total GTKHNK di Provinsi Bengkulu ini mencapai 643 orang yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota, minus Kabupaten Kaur dan Lebong.(idn)