Dana Terbatas, Perusahaan Sawit Sulit Penuhi Tuntutan Petani

  Akses Jalan Masih Ditutup RBO >>> MUKOMUKO >>>  Hingga kemarin, Kamis (6/8), ratusan warga Kecamatan Pondok Suguh yang mengaku buruh harian di PT Daria Dharma Pratama (DDP) masih bertahan memblokir akses jalan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan tersebut yang berlokasi di wilayah Desa Air Berau, Kecamatan Pondok Suguh. Aksi pemblokiran jalan ini sudah berlangsung dua hari atau sejak Rabu (5/8). Para buruh itu bertahan menduduki akses jalan yang digunakan pihak PT. DDP untuk mobilisasi karena tuntutan para buruh belum diakomodir oleh pihak perusahaan. Bahkan para buruh mengancam akan terus menutup akses jalan sampai waktu tidak ditentukan jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh manajemen PT. DDP. "Kami para buruh masih memperjuangkan hak kami. Hari ini (kemarin) aksi masih berlanjut," ungkap Eni Junita, salah seorang buruh perempuan yang turun melakukan pemblokiran jalan. Ditegaskannya, para buruh tetap melakukan pemblokiran akses jalan perusahaan tersebut, sampai ada keputusan dari perusahaan untuk mengembalikan sistem kerja harian seperti semula. Yakni, warga diberi kesempatan bekerja 15 - 20 hari dalam sebulan. "Jika belum dipenuhi, kami akan terus melanjutkan aksi ini," tegasnya lagi. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja (DPMPPTK) Kabupaten Mukomuko, Edi Kasman, SH ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah meminta kepada manajemen PT. DDP untuk mencari solusi bersama para buruh harian tersebut. Jangan sampai aksi ini berlarut-larut sehingga merugikan kedua bela pihak. "Kita sudah meminta pihak perusahaan untuk mencari solusi. Jika tidak ada titik temu, kita siap bersama-sama untuk mencari solusi. Informasi yang kami terima, mekanisme yang dilakukan PT. DDP saat ini yang menggandeng pihak kedua atau kontraktor itu untuk mengatasi masalah keuangan," singkat Edi. Sementara, dari pihak PT. DDP, Radar Bengkulu hanya bisa mendapat konfirmasi dari Humas PT. DDP, Samirana. Menurutnya, apa yang menjadi tuntutan ratusan warga itu sulit untuk diakomodir karena masalah keuangan. "Kondisi keuangan perusahaan lagi masa sulit," sampainya dalam keterangan tertulis, kemarin. Lanjutnya, untuk jumlah hari kerja sebanyak 20 hari dalam satu bulan seperti yang menjadi tuntutan warga itu, kemungkinan paling bisa diakomodir 6 hari kerja dalam sebulan. Dan jumlah pekerjanya 20 orang per divisi. "Kemampuan perusahaan sebatas itu, tapi belum bisa diterima oleh warga," demikian Samirana. Wartawan Radar Bengkulu Wilayah Mukomuko terus mencoba menghubungi General Manager (GM) PT. DDP, Mawardi. Akan tetapi, upaya RBI belum direspon oleh yang bersangkutan. (sam)