Masyarakat Bengkulu Desak Presiden Segera Buka Sekolah

FMP2B Bengkulu 4 Penyataan Sikap

RBO, BENGKULU -  Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Provinsi Bengkulu (FMP2B), mendesak Presiden segera buka sekolah. Sehingga Proses Belajar Mengajar tatap muka bisa berlangsung. FMP2B menyampaikan 4 pernyataan sikap tegas ke pemerintah kemarin.

Menurut FMP2B kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara, khususnya mengenai proses  belajar mengajar di tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi,  supaya dapat mempertimbangkan kembali proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Dengan mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19.

"Maka dari itu, kami FMP2B menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia. Pertama, kami masyarakat Provinsi Bengkulu, yang tergabung dalam FMP2B merespon keresahan para orangtua wali murid. Berharap kepada Presiden Pepublik Indonesia untuk merevisi kebijakan meliburkan sekolah terkait metode belajar mengajar dengan cara daring. Kedua, kami masyarakat Provinsi Bengkulu meminta, agar Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), untuk membuka kembali sekolah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi secara New Normal untuk bisa beraktivitas kembali dengan mematuhi protokoler Covid-19," ujar Jubir FMP2B, Drs. Yuharuddin, M.Si pada radarbengkuluonline.com, kemarin.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Yuharuddin, point Ketiga, kami masyarakat Provinsi Bengkulu merespon keluhan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, ibu-ibu rumah tangga, kalangan buruh dan petani, terkait penolakan mereka terhadap kebijakan metode daring,  oleh Kemendikbud, yang dirasa memberatkan mereka apalagi dengan kondisi sulit seperti sekarang ini.

Keempat, solusi yang kami berikan kepada pemerintah agar Kemendikbud melalui Gubernur, Bupati, Walikota dan Dinas Terkait untuk memberlakukan pola pengajaran sebagai contoh, cara ganjil genap sebagaimana yang dilakukan daerah pulau Jawa atau metode yang lainnya, agar untuk  mengaktifkan sekolah seperti sediakala dengan tetap mematuhui prokoler kesehatan kemenkes republik Indonesia.

"In sya Allah, aspirasi kami ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Sebab ini merupakan persoalan yang sangat urgent dan keluhan seluruh rakyat Indonesia," terangnya.

Apalagi, dari 4 pernyataan sikap kami ini, terdapat mantan petinggi yang ada di Provinsi Bengkulu, yang benar-benar peduli terhadap dunia pendidikan, seperti mantan Gubernur, H.Junaidi Hamsah, Wakil Gubernur, HM. Syamlan, Aktifis, Yuharuddin, Susanto Faruq, akedimisi, Agus Setiyanto, dan tokoh masyarakat, Irianto Abdullah.

"Selain itu, ada 140 orangtua siswa yang menginginkan proses pembelajaran tatap muka dibuka. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan. 4 pernyataan sikap kami ini disampaikan juga ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Gubernur Provinsi Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, Walikota Bengkulu, Bupati se-Provinsi Bengkulu, dan Ikatan Dokter Indoneesia (IDI) Provinsi Bengkulu," tutupnya. (ach)