Program Pertanian Pusat dan Daerah Belum Sinkron

RBO >>>  BENGKULU >>>  Dari hasil kunjungan di sejumlah kelompok maupun komunitas petani di Bengkulu yang dilaksanakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief S.Psi mendapatkan sejumlah catatan penting. Sedikitnya terdapat beberapa persoalan pokok dalam bidang pertanian yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah untuk segera dilakukan perbaikan.

"Saya melihat adanya kurang koordinasi antara program Kementerian dengan Pemerintah Daerah terkait kebutuhan petani di daerah, sehingga capaian program-program pemerintah di daerah kurang maksimal," ungkap Riri Damayanti kepada radarbengkuluonline.com Jumat siang  (4/9).

Selain hal tersebut, lanjut Riri, banyak petani juga mengeluhkan adanya perbedaan margin harga yang signifikan antara petani dan pedagang.

"Petani kadang nggak punya pilihan selain lari ke tengkulak yang berpraktik sebagai ijon untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Apalagi di era pandemi ini. Ini yang membuat pendapatan petani selalu rendah," ujar perempuan berparas manis itu. Riri juga mengingatkan pentingnya bagi pemerintah untuk mengatasi terus menurunya jumlah petani usia produktif karena akan besar mempengaruhi produktivitas pertanian.

"Karena penghasilannya nggak seberapa tadi, sehingga banyak generasi muda yang nggak tertarik lagi jadi petani. Malah ada yang memilih ke kota untuk bekerja apa saja ketimbang jadi petani. Saya minta masalah ini segera ditanggulangi agar potensi krisis pangan di masa pandemi ini bisa diantisipasi," harap Riri Damayanti. Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai meminta kepada segenap pemerintah daerah di Bengkulu untuk mengakses dan mengawasi dengan baik dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 50 triliun untuk pengembangan pertanian di daerah masing-masing.

"Setiap provinsi dapat Rp 1 triliun dana penyaluran KUR yang dilaksanakan oleh bank pemerintah. Ada program Rp 50 juta bisa diakses oleh petani tanpa agunan yang bisa dipakai oleh petani muda untuk mengembangkan sektor pertanian. Ini juga sebagai solusi untuk tengkulak tadi. Kemudian DPD juga telah mengeluarkan rekomendasi sumber bibit atau benih unggul seperti kakao tidak lagi hanya terpusat pada satu daerah. Jadi harus merata seluruh daerah dapat," pungkas Riri. (idn)