Sekolah di Kota Bengkulu Berharap Tetap Ada Kuota Gratis

RBO >>> BENGKULU >>>  Sekolah di Kota Bengkulu jenjang SD dan SMP mulai '’menjerit'’.  Pasalnya, kerjasama XL Axiata dengan Pemerintah Kota (Pemkot) disinyalir batal  lantaran pihak XL juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pendanaan kuota gratis bagi pelajar,  mahasiswa diseluruh Indonesia.

"Jadi,  untuk kuota XL memang ada kerjasama dengan Pemkot. Tapi  dikarenakan XL kerjasama dengan Kemendikbud, takutnya terjadi tumpah tindih. Karena, pihak Kemendikbud  yang membayar kuota tersebut," ujar Ketua MKKS Kota Bengkulu, Idiarman, M. Pd kepada radarbengkuluonline.com tadi siang

Tapi, untuk dibulan pertama pendanaan kuota gratis tersebut, dulu sudah ada janji dari Pemkot dan sekolah sebelum pihak XL bekerjasama dengan Kemendikbud. Namun, jika dilihat dari secara hukum, akan dilihat terlebih dahulu apakah khusus dibulan pertama pendanaan kuota tersebut dilimpahkan sepenuhnya ke sekolah masing-masing. "Kami masih berharap ada subsidi dari Pemkot terkait pendanaan kuota gratis dari XL ini. Kini menunggu perkembangan lebih lanjutnya seperti apa nantinya," terangnya.

Dijelaskannya, untuk kuota XL ini, 1 siswa mendapat Rp 40 ribu.  20 ribu dari sekolah dan 20 ribu lagi dari Pemkot.  Padahal seharusnya,  kuota tersebut tidak dibebankan oleh pihak sekolah. "Kalau memang harus sekolah yang membayar, ya menggunakan dana BOS.  Untuk di SMPN 1 saja,  siswanya hampir 9 ratus orang. Jika kami yang membayar 20 ribu tadi,  sekitar Rp 18 juta  menombok dari dana BOS tadi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota, Dra. Rosmayetti, MM mengatakan, pihaknya sedang menindaklanjuti hal tersebut, seluruh kebutuhan biaya pembelian kartu perdana untuk kuota internet, seutuhnya akan dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Dikarenakan tidak sesuai aturan, semua dana kuota internet senilai Rp 20 ribu yang disubsidi Pemkot akan dibebankan ke sekolah dan dibayarkan melalui dana BOS," kata Rosmayetti baru-baru ini .

Dijelaskannya, terkait pembatalan untuk kuota subsidi gratis tersebut, memang dilandasi dengan adanya surat dari Kemendikbud RI, dari hasil koordinasi Pemkot bersama Kemdikbud. Pemberian dana subsidi Pemerintah Kota Bengkulu senilai Rp 20 ribu/anak, bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Walaupun diakuinya, pihaknya telah siap memberikan subsidi anggaran tersebut. Hanya saja, di dalam aturannya tidak diperbolehkan. Maka dari itu, program diklaim bukan sengaja dibatalkan. "Kami mengimbau pada Kepsek di Kota Bengkulu untuk melaporkan realisasi penggunaan kuota internet gratis program Pemerintah RI yang didaftarkan melalui Data Pokok Pendidik (Dapodik). Dengan begitu, kami akan mengetahui berapa banyak program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk siswa di Kota Bengkulu," tutupnya. (ach)