Konflik Nelayan, Harus Ada Payung Hukum Yang Jelas

RBO, BENGKULU – Terkait persoalan konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan modern yang menggunakan alat tangkap jenis trawl dan sempat terjadi baku tembak di laut, menurut anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi S.Ip, konflik tersebut sebenarnya sudah menjadi konflik klasik sejak puluhan tahun lalu. Sebab itu, menurut politisi yang juga Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu ini perlu adanya payung hukum yang jelas terkait aturan untuk nelayan. “Kalau kita lihat pasca kejadian, masyarakat nelayan itu harus dipayungi dengan sebuah aturan. Setidak-tidaknya pemerintah hadir. Sehingga batas-batas nelayan tradisional atau zona untuk nelayan ini, mereka menjadi nyaman,” ungkap Yurman Hamedi saat diwawancarai RADAR BENGKULU sedang berada diteras gedung secretariat DPRD Provinsi Bengkulu, siang Rabu (30/12). Sebetulnya kalau dikaji lagi, kenapa sampai antar sesame nelayan itu bentrok? Ya, karena di laut itu tidak jelas batasannya. Sebenarnya di darat dan di laut itu tidak ada bedanya. Makanya jaring yang digunakan untuk menangkap ikan, kemudian terjadinya keributan antar nelayan, itu karena aturannya tidak jelas. “Sebab, bagaimanapun juga, trawal itu juga merupakan nelayan dan bagian dari masyarakat Provinsi Bengkulu. Nelayan tradisional juga merupakan bagian dari masyarakat Provinsi Bengkulu,” terang Yurman. Harapan mereka di DPRD, lanjut Yurman, pasca kejadian bentrok itu, dimana setelah kejadian bentrok pemerintah langsung turun. Namun dalam hal ini, politisi asal Dapil Bengkulu Utara dan Benteng itu menegaskan, pemerintah jangan hanya sebatas turun saja. Melainkan memberikan solusi. “Sebab, masih ada hal-hal yang harus diselesaikan, dan masyarakat nelayan kita sangat mengharapkan solusi tersebut dari para pemimpin Bengkulu.’’ Dia berharap, nanti kedepan, dibuat zona yang dibuat bagi para nelayan tradisional. Nelayan tradisional ini, sebenarnya mereka tidak mencari kaya. Tapi mereka itu lebih pada untuk sekadar mendapatkan penghasilan untuk memberi nafkah keluarganya sehari-hari. Sebab itu, mereka harus diberikan kenyamanan agar mereka dapat beraktivitas mencari sesuap nasi dengan aman. Dan ini nelayan tradisional, mereka itu penghasilannya hanya harian. Nah kalau zona mereka terganggu, mereka tidak nyaman saat melakukan aktivitas sebagai nelayan di laut, tentu mau tidak mau, suka tidak suka mereka terusik. ‘’Maka dari itu kami mengharapkan pemerintah jangan sekadar hadir, tapi segera memberikan solusi. Kalau bicara soal konflik nelayan tradisional dengan trawl kita, itu sudah sejak lama. Lihat saja peristiwa Bantal, peristiwa yang terjadi penyerangan ke rumah-rumah pemilik trawl tahun 2004. Jadi itu sudah sejak lama, namun solusinya masih belum mampu membuat nelayan kita merasa nyaman,” pungkas Yurman. (idn)