Komisi IV Pertanyakan Iuran BPJS Kembali Naik

RBO >>>  BENGKULU >>>  Iuran BPJS Kesehatan golongan III yang sudah dianggarkan pada APBD tahun ini kembali menjadi sorotan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu. Ini setelah diketahui masih banyak masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Golongan III, tetap tidak dilayani lantaran iuran BPJS Kesehatan yang menunggak. "Sehingga timbul pertanyaan bagi kita, alokasi anggaran yang disiapkan dalam APBD untuk pembayaran iuran bagi golongan III itu kemana? Kok bisa-bisanya masih ada masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan golongan III tidak bisa dilayani, karena iuran mereka menunggak," sesal Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, S.Ip, MM kepada radarbengkuluonline.com Rabu (14/7). Ia menerangkan, sebagaimana diketahui, pada APBD tahun lalu disiapkan anggaran sekitar Rp 12 miliar untuk mengkover kurang lebih 23 ribu orang untuk iuran BPJS Kesehatan golongan III ini. Dimana alokasi itu disiapkan ketika ada masyarakat golongan III tidak mampu membayar iuran, ataupun masyarakat yang tidak mampu dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. "Dalam APBD tahun ini kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp 33 miliar dengan peruntukkan serupa. Sayangnya masih muncul penolakan terhadap masyarakat lantaran iuran BPJS Kesehatan golongan III menunggak. Secara tidak langsung ini menunjukkan jika iuran itu sama sekali tidak dibayar pemerintah, makanya timbul pertanyaan bagi kita." Kalaupun dibayar, lanjut Dempo, masyarakat yang mana saja. Makanya terkait masalah ini pihaknya bakal berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu agar, baik Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ataupun pihak BPJS Kesehatan dipanggil. "Supaya nantinya diperoleh titik terang dalam permasalahan menyangkut kehidupan masyarakat banyak." Lebih jauh dikatakannya, dari pemanggilan tentunya diharapkan kalau iuran BPJS Kesehatan dibayar, pihaknya ingin mengetahui masyarakat yang mana saja. "Yang jelas kita pasti meminta data itu dipublikasikan. Termasuk tim-tim yang melakukan pendataan, agar nantinya permasalahan ini tidak terus berlarut-larut. Kalau tidak seperti ini, kapan pelayanan kesehatan bisa membaik."  (idn)