Gubernur Rohidin Tawarkan Solusi Ketersediaan Daging Nasional

RBO >>> BENGKULU >>>  Kedaulatan pangan adalah harapan seluruh masyarakat Indonesia dan merupakan cita-cita dari berdirinya bangsa, serta menjadi keharusan karena berhubungan dengan eksistensi dan keberlanjutan suatu bangsa. Selain beras, terang Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah, impor daging yang secara statistik hampir 1 triliun per tahunnya, sementara daerah sendiri hanya mampu menyediakan bibit sapi 20 sampai 30 ekor. Hal tersebut menurut Gubernur, tidak akan menyelesaikan permasalahan. Karena, tetap membutuhkan impor. Selain itu perlu pula kebijakan menyeluruh terkait integrasi Kebun Sawit dan Peternakan Sapi.

"Ada beberapa puluh juta, bahkan sekarang kebun sawit yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mengintegrasikan dengan peternakan sapi. Saya kira akan menjadi solusi bahwa ketersediaan daging menjadi bisa teratasi. Di samping itu siklus distribusinya harus diatur," jelas Gubernur Rohidin saat menjadi keynote speaker pada Webinar Kebijakan Kedaulatan Pangan Antar Harapan dan Fakta, Sabtu (28/8) dengan tema 'Potensi Daerah Dalam Mendukung Realisasi Kedaulatan Pangan' yang digagas Forum Diskusi Strategis dan Karya (Fodiska) Bengkulu.

Kalaupun masih impor, tambah Gubernur, tidak bisa dari beberapa pintu pelabuhan. Selain tidak efisien, kontrol penyakit zoonosis akan sulit dan menambah biaya. Maka pembangunan karantina nasional di Pelabuhan Pulau Baai, dapat menjadi solusi permasalahan tersebut.

"Perlu dukungan dari pemerintah pusat. Ketika semua terpusat dari satu pintu pelabuhan, disitu dilakukan proses karantina dan pemotongan untuk kebutuhan Indonesia, tentu akan lebih efisien. Kita juga punya posisi bargaining karena satu pintu melalui importir, distribusi lebih cepat, juga pengendalian penyakit lebih aman karena terintegrasi dengan pelabuhan. Tentu ini harus menjadi kebijakan nasional."

Kendati demikian, fokus utama kedaulatan pangan adalah tetap beras. Beras bukan saja menjadi bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, tetapi beras dapat mengganggu ekonomi nasional. Ketika pasokan beras terganggu, hal ini akan mempengaruhi daya tahan bangsa.

Dijelaskan Gubernur Bengkulu ke 10 ini, bahwa kebijakan nasional terkait dengan kebutuhan pokok beras ini harus komprehensif dan terpadu. Bukan sekadar larangan alih fungsi lahan. Lahan pertanian semakin lama semakin menurun. Salah satunya adalah karena kurang menguntungkan. Untuk itu diperlukan intervensi dari pemerintah.

"Ini harus kebijakan nasional. Pembangunan sarana irigasi, penyediaan pupuk dan bibit, yang tidak kalah penting keterjaminan harga, maka di sinilah perlu intervensi pemerintah. Sehingga petani harus diuntungkan dengan dengan usaha tani dan harga bisa dijangkau oleh masyarakat." (idn)