Rawan, RUU IKN Segera Disahkan

Sabtu 15-01-2022,16:10 WIB

Reporter : radar

Editor : radar

radarbengkuluonline.com, JAKARTA- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) belum lama dibahas di dewan. Namun, rencananya Selasa (18/1) depan, RUU tersebut disahkan di rapat paripurna DPR. Pembahasan kilat panitia khusus (pansus) RUU IKN DPR bersama pemerintah itu menuai reaksi.

Manajer Kampanye Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu A. Perdana mengatakan, cepatnya pembahasan RUU IKN rawan mengulang inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja. Ada potensi cacat formil terkait dikebutnya pembahasan RUU tersebut.

RUU IKN hanya dibahas sekitar 40 hari. Itu dihitung sejak kali pertama pansus RUU IKN ditetapkan pada 7 Desember 2021. Selama pembahasan, pansus kerap menggelar rapat maraton. ”Rapat-rapat ini tidak jarang dilakukan sedari pagi hingga menjelang tengah malam, Bahkan di hari libur,” ujarnya kemarin (14/1).

BACA DULU: Inilah Kiat Mahasiswa Milenial Hafal Al-quran 30 Juz dalam Setahun

Selain itu, kata Wahyu, belum ada partisipasi publik yang bermakna. Pansus dinilai tidak melibatkan unsur publik secara komprehensif. ”(Pembahasan) tidak melibatkan semua unsur masyarakat, baik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, maupun organisasi masyarakat sipil,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia membantah RUU IKN dibahas tergesa-gesa. Dia mengklaim bahwa pembahasan sudah sesuai jadwal. Politikus Partai Golkar itu beralasan, pembangunan IKN membutuhkan kepastian hukum. Tanpa hal tersebut, akan sulit bagi pemerintah menggandeng swasta maupun donatur dalam pembangunannya. Untuk itu, pansus bersama pemerintah sepakat agar kerja cepat. ”Kami (swasta, Red) mau bantu, tetapi kepastian harus klir dulu. Kepastian hukum itu ya undang-undang, start semuanya undang-undang,” ucapnya kemarin.

BACA JUGA: ANAK PETANI INI MEMILIKI PRESTASI SEGINI Di sisi lain, Penajam Paser Utara (PPU) selaku lokasi IKN baru kini berada dalam sorotan setelah penangkapan Bupati Abdul Gafur Mas’ud dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Lembaga antirasuah tersebut tengah mendalami dugaan aliran dana kasus suap Gafur ke Partai Demokrat. Itu terkait dengan jabatan Gafur sebagai ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan dan tersangka lainnya, Nur Afifah Balqis, sebagai bendahara Demokrat Balikpapan.(JP)

Tags :

Kategori :

Rawan, RUU IKN Segera Disahkan

Terkait

Terpopuler

Jadi Jutawan Modal 8 Induk Ayam, Pakan, Jamu dan Mesin Bikin Sendiri [Part 2]

8 Tips Memilih Mobil Bekas yang Berkualitas: Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Membeli Mobil Bekas

KPU Bengkulu Sukses Distribusikan Logistik Pilkada Serentak 2024 ke Pulau Enggano

Apa Makna Pantun Pjs Bupati Mukomuko Saat Apel di Penghujung Masa Jabatan, Siap Maju Pilbup?

8 Cara Merawat Mobil Listrik agar Baterai Awet: Tips agar Mobil Listrik Tetap Optimal dan Baterai Tidak Cepat

Terkini

Kajati Bengkulu Kunjungan Kerja di Bengkulu Utara, Pjs Bupati Syaifudin Tagamal Ucapkan Terima Kasih

Saat Masa Tenang Hendaknya Masyarakat Merasa Senang

KPK Umumkan Status Gubernur Bengkulu, Sekdaprov dan Ajudan Menjadi Tersangka dan Ditahan

Berlian Utama Harta SH, MH Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Ketahun Bengkulu Utara

8 Cara Merawat Mobil Listrik agar Baterai Awet: Tips agar Mobil Listrik Tetap Optimal dan Baterai Tidak Cepat