Senin Dibahas, KPU Usulkan Tanggal Ini untuk Pelaksanaan Pemilu 2024

radarbengkuluonline.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan untuk rapat bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (24/1). Menurut Luqman, rapat antara pemerintah dan penyelengga pemilu tersebut dilakukan untuk membahas mengenai jadwal dan tahapan di Pemilu 2024.

“Saya sangat berharap dalam raker mendatang akan dapat diputuskan bersama secara mufakat jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Termasuk di dalamnya tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024,” ujar Luqman Hakim kepada wartawan, Sabtu (22/1).

BACA JUGA: Subsidi Minyak Goreng Bikin  Heboh Bengkulu Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menuturkan, jadwal dan tahapan Pemilu 2024 sudah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh lapisan masyarakat. Termasuk juga menurut Luqman, dibahasnya jadwal Pemilu 2024 ini untuk mengkahiri mengenai isu perpanjangan masa jabatan Presiden RI. “Kepastian mengenai tanggal pemungutan suara pemilu 2024 akan mengakhiri spekulasi publik adanya pihak tertentu yang ingin menggagalkan Pemilu 2024 demi memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi,” katanya. Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, pihaknya telah memberikan tiga alternatif usulan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Pramono mengaku telah mengirimkan surat ke DPR RI untuk bisa mengelar rapat membahas Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pemilu 2024. “Dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024. Usulan ini bukanlah baru sama sekali,” ujar Pramono.

BACA JUGA: Ibu Ini Kuliahkan Anaknya Hasil dari Tempat Ini Karena itu, Pramono menuturkan, KPU telah mengusulkan tiga alternatif tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Itu diantaranya 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024.

Pramono berharap tahapan pemilu segera diputuskan agar KPU memiliki kepastian untuk melaksanakan langkah-langkah persiapan penyelenggaran pesta demokrasi tersebut.(JP)