Komisi III DPRD Provinsi Curigai Ada Permainan dalam Program PROPER

radarbengkuluonline.com, BENGKULU - Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu mencurigai  dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) terdapat permainan antara penilai dengan yang dinilai. Ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM.

Menurutnya, dengan kecurigaan ini pihaknya berencana turun lagi ke perusahaan. "Kecurigaan ini karena  kita cukup bingung dengan fakta yang ada. Bagaimana tidak. Perusahaan PROPER merah itu kondisinya terkait pengelolaan lingkungan sama dengan perusahaan yang meraih PROPER hijau. Jadi, ini ada apa antara penilai dan yang dinilai. Ibarat pepatah, terasa ada, terkatakan tidak," ungkap Sumardi, kepada radarbengkuluonline.com Senin (21/3).

Maka dari itu, lanjut Sumardi, pihaknya bakal melakukan pengecekan sekali lagi. Kalau memang tidak ada perubahan, terutama perusahaan PROPER merah, artinya tidak mau bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan yang ada. "Kemudian hendaknya Kementerian LHK harus tegas dengan penegakan sanksi," ujar Sumardi.

Disisi lain, Sumardi membeberkan, ada beberapa perusahaan itu tidak memiliki APAR. Bahkan ada juga sumur bornya menghasilkan air yang keruh. "Ironisnya ini malah dipertahankan. Apa salahnya dipindahkan. Karena yang memanfaatkan air tersebut para pekerja yang sejatinya masyarakat di Provinsi Bengkulu ini. Hendaknya ini juga harus menjadi perhatian."

Lebih jauh dikatakannya, saat meninjau sejumlah pabrik seperti CPO, pihaknya juga menemukan jika pihak perusahaan pura-pura melakukan pengerukan kolam 1, 2, dan 3 penampungan limbah dengan eksavator. Pengerukan itu penting, agar pada saat terjadi hujan ekstrim, limbah tidak meluber kemana-mana. Seperti ke sungai yang berdampak terhadap lingkungan.

"Saat ini kita sampaikan secara langsung pada perusahaan jika pengerukan dengan eksavator itu hasilnya tidak bakal maksimal. Karena ada alat sendiri untuk menyedot lumpur. Kita justru sangat kecewa dengan temuan itu. Makanya kita sampaikan pada pihak perusahaan jika anggota DPRD Provinsi Bengkulu itu juga ada yang sekolah," demikian Sumardi. (idn)