GTRA Diminta Tuntaskan Konflik Agraria

 

RADAR BENGKULU  - Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu yang dinahkodai Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, disarankan agar persoalan konflik agraria yang dewasa ini masih terjadi dapat dimasukkan dalam program skala prioritas untuk dituntaskan. Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, MM, kemarin (19/6).

"Kenapa kita minta konflik agraria ini menjadi program skala prioritas GTRA Provinsi Bengkulu, sederhana saja karena menuntaskan pesoalan agraria bukan perkara mudah yang dalam prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Apalagi ketika didalamnya juga terdapat berbagai konflik kepentingan, yang ironisnya masyarakat selalu menjadi korban," ungkap Jonaidi.

Ditambah lagi, lanjut Jonaidi, dalam konflik agraria ini permasalahannya sangatlah kompleks, karena menyangkut hak-hak masyarakat. Misalnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang dipicu karena HGU tidak produktif, habis masa HGU, termasuk perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

"Terlepas pada regulasi yang ada, harusnya hak-hak masyarakat itu harus diperhatikan dalam konflik agraria. Sehingga keberadaan investasi memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Kita tidak bisa menyepelekan konflik agraria ini, karena bisa menjadi bom waktu terutama bagi pemerintah," tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Lebih jauh dikatakannya, yang jelas pihaknya berharap agar GTRA Provinsi Bengkulu ini dapat segera menunjukkan aksinya dalam menyelesaikan konflik agraria. "Kalau berkaitan dengan program PTSL, itu hanya menindaklanjuti program dari GTRA pusat. Ini bukan masalah penting atau tidaknya, melainkan bagaimana meminimalisir konflik agraria," tutupnya. (idn)