Pemprov Bengkulu Diminta Serius Sikapi Persoalan Bio Solar

 

BENGKULU, RADARBENGKULU.DISWAY.ID  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diminta serius dalam menyikapi persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar, yang dewasa ini menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat terutama kalangan sopir angkutan. Ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, MM, Selasa (16/7).

BACA JUGA:Mahasiswa Papua di Bengkulu Turun ke Jalan Galang Donasi Korban Bencana Alam

"Melihat kondisi yang ada sekarang, tidak bisa kita pungkiri jika kuota bio solar di Bengkulu ini tidak mencukupi. Maka dari itu langkah pertama yang harusnya dilakukan Pemprov Bengkulu yakni mengusulkan tambahan kuota ke BPH Migas. Hanya saja jangan sebatas mengusulkan, tetapi bagaimana usulan itu dapat diakomodir," ungkap Jonaidi.

BACA JUGA:Ini Dia Data dan Fakta Unik Nama-Nama Kelurahan di Kota Bengkulu (37)

Apalagi, lanjut Jonaidi, keterbatasan kuota bio solar di Bengkulu ini yang akhirnya menyebabkan antrean panjang kendaraan di SPBU, faktanya tidak terjadi di daerah lain. "Padahal sama-sama kita ketahui jika mayoritas masyarakat di Bengkulu ekonominya masih tergolong menengah ke bawah. Jadi ini tugas utama Pemprov untuk mengatasi kekurangan kuota ini," tegasnya.

BACA JUGA:Destinasi Wisata Bukit Kandis yang Menawan di Benteng

Ia menambahkan, karena selisih harga antara bio solar dengan non subsidi ini cukup jauh, secara otomatis menyebabkan jumlah pengguna bio solar ditengah keterbatasan kuota pasti bertambah. Lihat saja di SPBU sekarang ini bukan hanya truk angkutan yang mengantre, tetapi juga kendaraan tergolong mewah malah ikutan antre untuk mendapatkan bio solar.

 

"Di tengah ekonomi yang baru mau bangkit, harga BBM non subsidi harganya malah naik cukup signifikan. Akhirnya pemilik mobil-mobil tergolong mewah yang mungkin selama ini untuk menghindari antrean mampu membeli dexlite, tapi sekarang tidak lagi akibat kenaikan harga ini. Beberapa waktu lalu kita mendengar upaya Pemprov salah satunya penyesuaian ongkos angkut dilakukan, tapi sebatas mana upaya sampai dengan saat ini belum diketahui secara pasti. Padahal kesimpulan dari upaya itu pasti ditunggu para sopir.

 

"Terakhir walaupun ada aturan jika beberapa jenis kendaraan tetap boleh menggunakan bio solar, tapi kekurangan kuota pasti bakal terjadi. Makanya kita minta Pemprov serius dalam mengatasi persoalan ini. Karena, dampaknya sangat besar terhadap perekonomian masyarakat," demikian Jonaidi. (idn)