Pembahasan Dana Penataan Danau Dendam Tak Sudah Alot

 

BENGKULU, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Badan Anggaran (Banggar) DPRD kembali melanjutkan pembahasan RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2023.  Pembahasan berlangsung Selasa (8/11) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dalam pembahasan berlangsung alot. Salah satunya terkait penataan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) yang diusulkan sekitar Rp 97,82 miliar.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan rincian alokasi pelaksanaan sub kegiatan APBD TA 2023 pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, total usulan untuk penataan DDTS, terbagi dalam dua item kegiatan. Pertama untuk pembangunan jembatan elevated DDTS sebesar Rp 75,73 miliar, dan yang kedua pengawasan pembangunan jembatan elevated DDTS Rp 2,09 miliar.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Darmawansyah, MT mengatakan, sejak awal pihaknya sudah memprediksikan jika usulan anggaran untuk penataan DDTS itu bakal berlangsung alot.

"Karena disatu sisi pemerintah daerah menginginkan DDTS segera ditata. Sedangkan sisi lainnya DPRD Provinsi Bengkulu lebih mengarah pada pemerataan pembangunan," ungkap Darmawan.

 

Terpisah, Anggota Banggar DPRD, Billy Dwitrata S, SE mengemukakan, usulan anggaran pada Dinas PUPR pada RAPBD tahun depan untuk pembangunan fisik mencapai Rp 270 miliar, baik itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK). "Seperempat lebih dialokasikan untuk penataan DDTS," katanya.

BACA JUGA:Pembangunan Pasar Kutau di Kota Medan Dikerjakan Sampai Larut Malam

Sementara itu, Drs. Gunadi Yunir, MM yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu mengemukakan, saat ini pihaknya memang tengah membahas belanja modal. Seperti pembangunan fisik bersama seluruh OPD. Dimana pembahasan dilakukan untuk mengetahui gambaran pembangunan fisik pada APBD tahun depan.

"Hanya saja melihat usulan dari Dinas PUPR, kita menilai belum bisa dikategorikan memprioritaskan pembangunan. Karena Banggar menginginkan perbaikan infrastruktur di Provinsi Bengkulu. Seperti jalan dan jembatan. Kalaupun perbaikannya belum bisa pada peningkatan, setidak-tidaknya pemeliharaan. Karena sudah banyak kondisi jalan provinsi yang babak belur," tegasnya.

BACA JUGA:Kedatangan Dewan Gubernur BI Bangun Optimisme Ekonomi Bengkulu

Lebih jauh dikatakannya, tidak bisa dipungkiri untuk penataan DDTS itu justru membengkak usulan anggarannya. Jadi wajar ketika usulan itu memicu perdebatan.

"Bagaimana tidak, infastrutur seperti jalan provinsi yang tersebar di 10 kabupaten/kota banyak yang kondisinya memprihatinkan dan butuh penanganan segera. Tapi malah penataan DDTS diprioritaskan," tutur Gunadi.