RADAR BENGKULU - Dengan dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Ketua Komisi 1 Dempo Xler menekankan pentingnya pencairan dana hibah sebesar 60 persen dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Untuk diketahui bahwa dana hibah pilkada untuk KPU Provinsi Bengkulu sebesar 110 miliar rupiah.
Dana itu untuk memastikan kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercukupi dalam melaksanakan pesta demokrasi bagi rakyat Bengkulu.
BACA JUGA: Pemkab Bengkulu Utara Sudah 100 Persen Tuntaskan Dana Hibah Pilkada, Pemkab Lain Belum?
"Apabila tahapan pilkada telah dimulai, seharusnya Pemerintah Provinsi Bengkulu segera melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU," ujar Dempo Xler.
Dempo menegaskan bahwa meskipun surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa pencarian dana hibah paling lambat dilakukan lima bulan sebelum pencoblosan, namun jika tahapan pilkada sudah dimulai sebelum batas waktu tersebut, pencairan dana hibah seharusnya dilakukan lebih awal.
BACA JUGA:Peningkatan Terbesar yang Diharapkan: iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max
BACA JUGA:Performa Tesla Model 3 Terungkap Dengan Peningkatan yang Mencengangkan dan Harganya Murah
"Surat edaran tersebut menetapkan batas waktu paling lambat. Namun, jika tahapan pemilu telah dimulai sebelumnya, tidak ada alasan untuk menunda pencairan NPHD," tambahnya.
Menurut Dempo, pencairan dana hibah tersebut merupakan langkah yang penting dalam memastikan kelancaran proses pemilihan dan kebutuhan operasional KPU Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.
"Dana hibah yang tepat waktu akan membantu KPU dalam memastikan segala persiapan dan logistik pemilu tercukupi, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar dan transparan," jelasnya.
Selain itu, Dempo juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah tersebut, agar dapat dipastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang ditentukan.
"Dengan pencairan dana hibah yang tepat waktu dan penggunaan yang transparan, diharapkan proses pemilihan kepala daerah di Bengkulu dapat berlangsung dengan baik dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan Bengkulu," tutup Dempo.