RADAR BENGKULU – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Ir. Doni Swabuana, ST, M.Si, mengungkapkan bahwa program sambungan listrik gratis untuk tahun 2024 di Bengkulu saat ini masih dalam proses verifikasi faktual.
Selama beberapa bulan terakhir, jumlah usulan dari masyarakat Bengkulu jauh melampaui jumlah sambungan listrik yang akan direalisasikan.
Sesuai rencana, sambungan listrik gratis tahun 2024 yang akan diakomodir berjumlah 1.230 sambungan, yang terdiri dari 230 sambungan dari APBD dan 1.000 sambungan dari APBN.
BACA JUGA:Tentang Pertashop yang Ingin Menjual Pertalite, ESDM Provinsi Bengkulu Belum Terima Petunjuk Resmi
Jumlah ini jauh dari cukup untuk memenuhi 6.431 usulan yang diajukan oleh masyarakat.
"Dengan kuota listrik gratis tahun 2024 di Bengkulu yang hanya 1.230 sambungan, sementara usulan mencapai 6.431, otomatis kuota ini akan terpenuhi semua dan sisanya akan kami usulkan lewat APBDP serta mencari formulasi lain untuk pendanaan agar harapan masyarakat dapat diakomodir," tutur Doni.
Proses ini dilakukan terhadap data usulan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh pihak PLN.
BACA JUGA:Rekomendasi 5 Sepeda Motor Listrik dengan Jarak Tempuh Jauh yang Berkualitas tahun 2024
"Saat ini kami masih melakukan verifikasi faktual terhadap calon penerima setelah data diverifikasi oleh pihak PLN. Data yang kami sampaikan ke PLN sudah diverifikasi dan dikembalikan kepada kami untuk dilakukan verifikasi faktual," ungkap Doni dalam wawancara pada Rabu, 29 Mei 2024
Ia menambahkan, pihak ESDM akan melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan guna memastikan kelayakan calon penerima.
Berdasarkan temuan sementara, ada beberapa pengusul yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan sambungan listrik gratis.
"Ada beberapa fakta yang kami temukan di lapangan, meskipun mereka masuk dalam data DTKS dan P3KE, namun kenyataannya mereka sudah tidak layak lagi. Mungkin dulu ekonominya tidak mampu, tapi sekarang sudah mampu. Kami juga mengambil keterangan dari aparat desa untuk memastikan apakah desa masih merekomendasikan mereka atau tidak," jelas Doni.
Selain itu, Doni menyebutkan bahwa ada kendala lain yang ditemukan saat verifikasi faktual.