RADAR BENGKULU - Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memakan anggaran sebesar Rp 1,143 triliun, nantinya akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan demikian proyek SPAM Kobema ini nanti akan dibuatkan BLUD yang akan menargetkan PAD 25 miliar rupiah dari penjualan air ke PDAM.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, mengungkapkan, rencana besar pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perubahan status Sistem Penyediaan Air Minum Kobema menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Tejo Suroso menjelaskan bahwa transformasi ini akan mengadopsi model pengelolaan yang mirip dengan rumah sakit BLUD.
"Ke depannya, SPAM Kobema akan dikelola sebagai BLUD seperti rumah sakit. Dengan begitu, kita akan menjual air kepada PDAM dengan target pendapatan mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 25 miliar per tahun," ujar Tejo.
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kobema yang mencakup wilayah Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma di Provinsi Bengkulu dipastikan akan selesai pada Oktober 2024.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan air minum bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Dari total pendapatan tersebut, sekitar Rp 10 miliar akan dialokasikan untuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur SPAM Kobema.
"Kita ingin memastikan bahwa layanan air minum terus berjalan optimal. Oleh karena itu, alokasi dana pemeliharaan yang memadai sangat penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan," tambah Tejo.
Ia juga menekankan bahwa sisa pendapatan setelah alokasi untuk pemeliharaan akan sepenuhnya masuk ke PAD Provinsi Bengkulu.
"Jadi, meskipun kita mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk pemeliharaan, PAD provinsi tetap mendapatkan porsi yang signifikan dari hasil penjualan air ini."
Namun untuk saat ini, lanjutnya, proyek ini tinggal menyisakan satu off-take yang akan diselesaikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun ini.
Kebutuhan dana untuk menyelesaikan satu off-take ini diperkirakan mencapai Rp1,5 hingga Rp 3 miliar.
“Iya, yang menjadi tanggung jawab kita, tahun ini selesai. Tinggal satu off-take dan kita usulkan APBDP akan selesai, kebutuhan Rp1,5 hingga Rp 3 miliar per satu off-take,” jelas Tejo Suroso.