“Jadi, kita lakukan kegiatan-kegiatan preventif melalui koordinasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penguatan referensi. Dan titik fokusnya jelang Pilkada, karena kita ingin Bengkulu seperti Pemilu sebelumnya yang berjalan lancar,” ujar Jaduliwan.
Langkah ini dianggap penting untuk mencegah terjadinya keresahan di masyarakat yang bisa ditimbulkan oleh berita-berita palsu. Selain itu, dengan adanya edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan sumber informasi lainnya.
Di era digital saat ini, penyebaran informasi semakin cepat dan mudah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama menjelang momen politik seperti Pilkada.
Hoaks yang tersebar melalui media sosial dan platform online lainnya dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi.
Jaduliwan menyadari tantangan ini dan menyatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk media massa, untuk menangkal penyebaran informasi palsu.
“Kerjasama dengan media sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Kesbangpol Bengkulu juga menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Seperti kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memantau dan menangani penyebaran hoak selama masa Pilkada.
Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif dan menjamin pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai.
“Kita berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memantau penyebaran hoaks dan mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan informasi yang tidak benar.”
Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari hoaks dan menjaga stabilitas keamanan di Bengkulu.
Selain langkah-langkah preventif dan kolaboratif, Kesbangpol juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan aktif berpartisipasi dalam pencegahan hoak.