radarbengkuluonline.id, Kaur - Pemerintah Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan memfasilitasi penandatanganan kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Khususnya pada sektor pertambangan dan pengelolaan sampah.
Agenda yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta merupakan bagian dari implementasi aksi ke-14 Stranas PK di lantai III Setda Kaur, Kamis 22 Agustus 2024.
BACA JUGA:Polres Kaur Kerahkan 837 Personel Gabungan Untuk Amankan Pilkada 2024
BACA JUGA:Pemda Kaur Lakukan Redistribusi Tanah Seluas 390 Hektar Bekas HGU PT CBS
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam sambutannya menyampaikan bahwa BUMN dan BUMD memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara keduanya merupakan salah satu inisiatif yang perlu didukung dengan tata kelola yang baik agar dapat mencegah celah korupsi dalam implementasinya.
BACA JUGA:Kelompok Usaha Nelayan Kaur Sudah Bisa Kirim Benih Benur Lobster ke Luar Negeri
BACA JUGA:Dalam Rapat Paripurna, KUA PPAS APBD P Kabupaten Kaur Tahun 2024 Disetujui
"Kolaborasi yang akan kita kerjakan ini tidak akan terlepas dari keuangan negara. Ada pejabat yang akan terlibat, ada juga penggunaan dan pemanfaatan keuangan negara. Semuanya sangat rentan menimbulkan tindak pidana korupsi (TPK). Jadi perlu dikelola dengan baik," ujarnya.
Ia menyampaikan, sejak tahun 2004-2024, KPK telah menangani 168 perkara TPK di lingkungan BUMN dan BUMD. Ini menunjukkan rentannya praktik korupsi di institusi tersebut. Jika tidak dicegah, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat menghambat berbagai inisiatif yang akan dilakukan, hingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
BACA JUGA:Tiga Bakal Calon Pasangan Pemilihan Bupati Kaur Siap Berkompetisi
BACA JUGA: Pemuda Penyalahgunaan Senjata Tajam Diamankan Polres Kaur