Ia menambahkan, evaluasi terhadap program dan alokasi anggaran sebenarnya sudah menjadi salah satu tugas komisi-komisi di DPRD.
Oleh karena itu, gagasan untuk melibatkan komisi dalam pembahasan anggaran pada tahap tertentu dinilai sejalan dengan tugas mereka dalam memantau implementasi kebijakan pemerintah daerah.
"Komisi-komisi di DPRD memang memiliki peran dalam mengevaluasi program dan penggunaan anggaran. Jadi, wacana ini tidak sepenuhnya baru. Tetapi, perlu kita kaji lebih dalam agar sesuai dengan aturan yang ada dan efektif dalam pelaksanaannya."
Untuk memperkuat penyusunan Tatib DPRD Provinsi Bengkulu, Panja juga melakukan studi banding ke DPRD Jawa Barat (Jabar). Jawa Barat dipilih sebagai salah satu rujukan karena DPRD-nya telah lebih dahulu mengesahkan Tatib yang mengatur berbagai aspek, termasuk pembahasan anggaran.
Usin mengungkapkan, hasil studi banding ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Tatib di Bengkulu.
"Kami tengah melakukan studi tiru ke DPRD Jawa Barat, yang tatibnya sudah lebih dulu disahkan. Ada beberapa poin yang menarik dan memungkinkan untuk kita duplikasi atau adaptasi ke dalam Tatib DPRD Bengkulu."
Langkah studi tiru ini diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan Tatib yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Menyadari pentingnya penyusunan Tatib yang baru, Usin menargetkan agar Panja dapat merampungkan pembahasan ini secepat mungkin.
Selain menjadi dasar bagi tugas-tugas legislatif, Tatib yang baru ini juga akan berpengaruh pada berbagai agenda penting DPRD lainnya. Seperti penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.