Polemik Pungutan Sekolah di Provinsi Bengkulu, DPRD Bengkulu Minta Siswa Tetap Bisa Ujian Tanpa Ancaman

 

RADAR BENGKULU – Persoalan pungutan uang komite di sekolah kembali mencuat. DPRD Provinsi Bengkulu menerima banyak aduan dari orang tua siswa SMA/SMK sederajat terkait pungutan yang dianggap memberatkan. Lebih dari itu, beberapa siswa bahkan diancam tidak bisa mengikuti ujian jika belum melunasi pembayaran tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring mengungkapkan bahwa keluhan ini datang dari berbagai sekolah yang sedang bersiap melaksanakan ujian. Baik ujian sekolah, ujian semester, hingga ujian praktik.

"Wali murid mengeluh karena ada ancaman siswa-siswi tidak bisa ikut ujian akibat tunggakan uang SPP, uang komite, atau pungutan lain yang seharusnya bersifat sukarela berdasarkan kemampuan orang tua," ujar Usin kepada RADAR BENGKULU.

Menurutnya, aturan yang menghambat siswa untuk mengikuti ujian hanya karena kendala pembayaran tidak boleh dibiarkan. Pendidikan, kata dia, harus tetap berjalan tanpa tekanan atau ancaman bagi siswa maupun orang tua.

BACA JUGA:Sekolah Negeri di Mukomuko Siap Bersaing dengan Sekolah Islam Terpadu

BACA JUGA:Gagal CPNS? Jangan Sedih, Berikut Ini 5 Sekolah Kedinasan yang Bisa menjadi Pilihan, Selain Pendidikan Gratis

Merespons keluhan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mengeluarkan imbauan keras kepada pihak sekolah. Usin menegaskan, kepala sekolah, guru, serta pengurus komite SMA/SMK tidak boleh menjadikan masalah administrasi sebagai penghalang bagi siswa untuk mengikuti ujian.

"Jangan sampai ada siswa yang tidak bisa ikut ujian hanya karena belum membayar uang komite atau SPP. Berikan mereka kesempatan belajar dengan tenang, tanpa tekanan dan intimidasi psikologis," tegasnya.

Ia juga menyoroti praktik teguran langsung kepada orang tua melalui pesan WhatsApp yang meminta pelunasan biaya sekolah. Menurutnya, hal ini tidak manusiawi dan hanya menambah beban mental bagi keluarga siswa.

"Tidak semua wali murid memiliki kondisi ekonomi yang sama. Banyak dari mereka yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, apalagi di tengah situasi ekonomi yang masih sulit," tambah Usin.

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa hak pendidikan siswa harus diutamakan. Usin meminta seluruh pihak sekolah untuk tidak menjadikan keterlambatan pembayaran sebagai alasan menahan siswa dari mengikuti ujian.

"Kita harus mendukung mereka agar bisa lulus dan melanjutkan pendidikan atau bekerja. Jangan sampai ada yang gagal karena beban psikologis memikirkan biaya sekolah," ujarnya.

Lebih lanjut, DPRD juga meminta agar pemerintah daerah turun tangan mengatasi persoalan ini. Menurut Usin, sudah saatnya ada kebijakan tegas untuk melindungi hak siswa.

Sumber: