Menurut Roby, pengaturan seperti ini penting untuk memastikan setiap kerja sama dapat menjaga keseimbangan kepentingan antara bank dan pemerintah daerah.
BACA JUGA:Dua Kali Jebolan BJB Jadi Direktur Utama Bank Bengkulu, Sejarah itu Terulang Lagi
"Kerja sama ini bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga tentang menjaga kepentingan publik. Maka dari itu, pengawasan dan kendali dari pemerintah provinsi sangat krusial agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat dan daerah," jelas Roby dalam paparannya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Maluku berharap rencana kerja sama antara Bank Maluku dan Bank BJB dapat menunjukkan kemajuan signifikan hingga akhir tahun ini.
Dengan demikian, pada Desember mendatang, diharapkan ada kepastian mengenai struktur dan mekanisme kerja sama yang akan diambil.
"Kami optimis, dengan adanya arahan dari Pemprov Bengkulu, proses ini dapat berjalan lebih cepat. Kami berharap pada Desember nanti, sudah ada kerangka yang jelas dan terstruktur," kata perwakilan Pemprov Maluku.
Kunjungan ini juga memperlihatkan antusiasme Pemprov Maluku untuk membangun jaringan kerja sama yang lebih luas, sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah.
Kerja sama antara bank daerah dianggap strategis, terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat lokal.
Dengan kolaborasi antarbank daerah, diharapkan daerah-daerah bisa saling mendukung dan memperkuat permodalan untuk berbagai proyek strategis di wilayahnya.