Pemprov Bengkulu Evaluasi Anggaran 2025 dan Sinkronisasi dengan Visi Gubernur Baru Helmi-Mian

 

 

RADAR BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta para penjabat bupati dan wali kota menggelar High Level Meeting (HLM) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemda Tahun 2025.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Pola Provinsi Bengkulu, Selasa (11/2) ini bertujuan untuk memastikan program pembangunan daerah selaras dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur baru Bengkulu Helmi Hasan-Mian.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Ia menekankan bahwa visi-misi kepala daerah terpilih, termasuk janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat, harus dapat direalisasikan melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Sambut Helmi Gubernur Baru Bengkulu yang Dilantik langsung Presiden Prabowo

"RPJMD yang telah disahkan akan menjadi pedoman utama. Kebijakan daerah harus selaras dengan dokumen tersebut agar program-program prioritas dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Rosjonsyah.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

"Fokus pemerintah pusat saat ini adalah swasembada pangan, penyediaan makanan bergizi gratis, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan stunting. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran secara strategis agar bisa mendukung target nasional tersebut," tambahnya.

Rosjonsyah menegaskan bahwa Bengkulu memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, tanpa perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik, potensi tersebut tidak akan berkembang secara maksimal.

"Ke depan, kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran yang dibuat benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai ada program yang tidak efektif atau sekadar menjadi proyek seremonial tanpa dampak nyata," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Faisol Cahyo menekankan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah harus dilakukan secara efektif agar tidak terjadi pemborosan.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan dalam HLM ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Sumber: